- Skema pajak mobil kini berbasis emisi karbon, sangat menguntungkan kendaraan dengan gas buang rendah.
- Pajak tahunan hybrid terasa mahal akibat tingginya Nilai Jual Kendaraan Bermotor dibanding mobil konvensional.
- Pemilik mobil hybrid mendapatkan berbagai insentif menarik seperti bebas aturan ganjil genap di kota besar
Mari pakai logika sederhana: Sebuah mobil hybrid punya NJKB Rp400 juta, sementara versi bensinnya hanya Rp300 juta. Dengan tarif persentase pajak yang sama, hasil kali nominal rupiah mobil hybrid tentu akan lebih besar.
Inilah yang sering membuat masyarakat menggeneralisasi bahwa "pajak hybrid itu mahal". Padahal, persentase pajaknya tidak diskriminatif, murni karena nilai aset mobil Anda memang lebih mewah dan mahal.

3. Keuntungan Ganda: Insentif Daerah dan Bebas Ganjil-Genap
Jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum melihat gambaran besarnya. Pemerintah daerah di berbagai provinsi kini semakin agresif mendukung era elektrifikasi.
Beberapa daerah memberikan diskon spesial untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khusus kendaraan ramah lingkungan.
Lebih menariknya lagi, bagi Anda yang tinggal atau beraktivitas di kota besar seperti Jakarta, mobil hybrid memberikan "tiket emas" berupa pengecualian aturan ganjil-genap.
Keuntungan non-finansial ini bernilai sangat tinggi karena mampu memangkas waktu tempuh, biaya tol, hingga tekanan stres di jalan.
Memang benar angka pada lembar pajak tahunan mobil hybrid mungkin terlihat sedikit lebih tinggi karena harga unitnya yang premium.
Namun, jika dihitung secara kumulatif, mulai dari penghematan bensin harian, diskon PPnBM, hingga kebebasan dari ganjil-genap, total biaya kepemilikan mobil hybrid dalam jangka panjang justru jauh lebih kompetitif dan menguntungkan.
Jadi, sudah siap beralih ke mobil ramah lingkungan tanpa takut dibayangi mitos pajak mahal?