Suara.com - Usai dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019), Jokowi mulai melakukan seleksi calon menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan di program kerja jilid II.
Dalam melakukan seleksi calon menteri, Ketua PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Jombang KH Salmanudin Yazid atau Gus Salman berharap pasangan Jokowi - KH Ma'ruf Amin tidak salah memilih.
Untuk membantu mensukseskan program kerja kabinet jilid II, Gus Salman juga berharap agar Presiden Jokowi tidak memilih menteri yang memiliki rekam jejak kasus korupsi. Karena jika mengangkat seorang yang memilik rapor merah dalam kabinet, maka kinerja menteri tersebut tidak akan maksimal.
"Jadi pak Jokowi harus memilih menteri yang benar-benar bersih. Jangan sampai memilih menteri yang memiliki rapor merah alias pernah tersangkut perkara korupsi," kata Gus Salman, Senin (21/10/2019).
Selain itu, Gus Salman juga mengucapkan terima kasih kepada TNI/Polri yang telah mengawal proses Pilpres mulai awal hingga pelantikan dengan aman.
Senada dengan Gus Salman, Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi juga memberikan apresiasi atas kinerja TNI/Polri. Atas kerjanya, pelantikan Jokowi Widodo - KH Ma'ruf Amin yang berlangsung aman, kondusif, dan suskes.
"Semua aparat keamanan sudah melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga pelantikan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf berjalan aman, tertib, kondusif dan lancar. Semoga kepemimpinan beliau berdua amanah," ujar Masud.
Politikus PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini menambahkan, kabinet jilid II yang akan bekerja lima tahun kedepan diharapkan bisa memperbaiki kekurangan pada periode sebelumnya dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik pada periode selanjutnya.
"Kami juga berharap duet pak Jokowi-Kiai Ma'ruf bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Jika melihat program-program beliau, saya yakin itu semua bisa dilakukan oleh Pak Jokowi," ujar Ketua DPRD Jombang ini.
Pernyataan senada juga dilontarkan salah satu pengasuh pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang KH Zulfikar Asad atau Gus Ufik. Pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi dinilai sangat perhatian terhadap kalangan pesantren.
Perhatin itu, kata Gus Ufik, dibuktikan dengan penetapan HSN (Hari Santri Nasional) setiap 22 Oktober dan terbitnya undang-undang pesantren.
"Kami berharap Pak Jokowi tetap memiliki keberpihakan terhadap pesantren, seperti pada periode sebelumnya. Namun bukan berarti pesantren harus dianak-emaskan," ujar Gus Ufik.
Dengan merangkul pesantren, lanjut Gus Ufik, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa menghadang laju radikalisme dan gerakan intolerasi. Karena salah satu ciri khas pesantren adalah bisa menerima keberagaman sebagai kelumrahan.
"Nah, hal seperti itulah yang selalu diajar oleh pesantren kepada generasi muda. Sehingga mereka paham bahwa perbedaan itu keniscayaan," ujarnya.
TERPOPULER
