SUARA SEMARANG - Beberapa waktu Rob besar melanda Kota Semarang, yang menenggelamkan beberapa kawasan pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan beberapa rumah warga sekitar 3 kelurahan, lalu apa penyebab utama hal ini bisa terjadi?
Dengan adanya Rob besar tersebut Pemerintah Kota Semarang dan berbagai perusahaan dan peneliti, mendapati fakta bahwa penggunaan air tanah sangat berlebihan di daerah kawasa pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
Ternyata masalah utama pemicu percepatan rob adalah penurunan muka tanah yang diakibatkan pemakaian air tanah yang berlebihan.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi seusai menandatangani MoU dengan PT. Pelindo soal penggunaan lahan pelabuhan Tanjung Mas untuk membuat Giant Sea Wall Belt (Tembok Raksasa Sabuk Laut) untuk menanggulangi rob di kawasan pelabuhan terbesar di Jawa Tengah.
Wali Kota mengatakan dalam banyak penelitian termasuk yang dilakukan pihaknya dan Pelindo, didapati fakta bahwa penggunaan air tanah di pesisir Semarang cukup besar, terutama penggunaan oleh perusahaan-perusahaan yang berdiri di sana.
"Nah setelah diteliti, perusahaan-perusahaan di sana masih menggunakan air tanah dalam jumlah besar," ujarnya.
Wali Kota mengusulkan pembentukan tim gabungan bersama Pemprov, PDAM, dan beberapa unsur terkait untuk melakukan sosialisasi dan penegakkan hukum.
"Kita perlu membentuk tim gabungan untuk sosialisasi penggunaan air PDAM. Maka kita akan buat rakor dengan pemprov karena pemberian sanksi pelanggaran adalah wewenang pemprov, serta retribusi pengambilan air tanah ada di pemkot, lalu melibatkan PDAM sebagai penyuplai air serta melibatkan unsur-unsur terkait lainnya seperti Satpol PP, kepolisian, dan lain-lain," ujarnya.
Wali Kota sendiri sudah sejak lama merencanakan pembangunan Giant Sea Wall Belt. Bahkan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah menyediakan anggaran yang cukup besar. Namun kendalanya adalah lahan yang akan digunakan harus dihibahkan dulu dari Pelindo kepada Pemerintah.
"Jadi sudah sejak lama penanggulangan rob dengan membangun Giant Sea Wall Belt. BBWS sendiri melaporkan anggarannya sudah ada tapi tanahnya belum dihibahkan pelindo ke pemerintah," jelasnya.
"Alhamdulillah setelah melakukan komunikasi intens tadi pukul 11.00 WIB kita sudah melakukan MoU untuk pembangunan dan anggarannya 300 miliar lebih," tutupnya.
