Puluhan anggota dari DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (GAPASDAP) Merak kembali mendatangi kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Kamis (22/09).
Mereka mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan tarif baru akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gapasdap Merak bahkan mengaku akan mengurangi jumlah operasi kapal di jalur Merak – Bakauheni jika tarif baru tak kunjung diberlakukan pemerintah.
Kenaikan harga bahan bakar minyak dirasakan sangat membebani para pelaku usaha angkutan penyebrangan, lantaran sejak diberlakukan kenaikan harga BBM, biaya operasi kapal meningkat hingga 14 persen setiap hari.
Jika dihitung, pengusaha kapal angkutan penyeberangan harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta per kapal untuk sekali beroperasi.
Karena itu, Sekjen DPP Gapasdap, Aminudin mengaku tak segan-segan mengurangi jumlah operasi kapal di jalur Merak-Bakauheni apabila penyesuaian tarif baru tidak diberlakukan.
“Hari ini tuntutan sudah kami sampaikan, memang belum ada ketetapan dari pihak pemerintah yakni Kementerian Perhubungan. Dengan sangat terpaksa kami akan mengurangi jumlah kapal dan jumlah trip sesuai dengan kondisi lintasan masing-masing dalam lalu lintas penyeberangan, karena pasca kenaikan harga BBM, kami harus mengeluarkan biaya tambahan hingga Rp 40 juta per kapal untuk satu kali operasi, jadi kami benar-benar tidak mampu menambah beban pembelian BBM,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Banten, Handjar Dwi Antoro mengatakan, pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi pengaduan dari pihak pengusaha kapal angkutan penyebrangan kepada Kementerian Perhubungan.
"Prinsipnya semua aspirasi pada hari ini akan kami teruskan lagi ke Kementerian Perhubungan, karena kewenangannya ada disana. Saya juga berharap semoga bisa hari ini atau paling lambat besok," ujar Handjar.
TERPOPULER
