Sukabumi.suara.com - Pemerintah memiliki rencana untuk menaikan harga cukai hasil tembakau. Buruh Industri Hasil Tembakau (IHT) merasa sangat khawatir karena jika Cukai Hasil Tembakau (CHT) naik, maka mereka berpotensi dirumahkan dan menjadi pengangguran.
"Seluruh pekerja sudah merasa khawatir jika cukai naik akan ada efisiensi," terang Purnomo Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM SPSI) kepada awak media, Senin (5/09/2022).
Untuk melindungi para pekerja Purnomo berharap untuk tidak menaikan harga CHT pada tahun 2023.
Pemerintah daerah pun turut menggantungkan pendapatan daerahnya dari pendapatan asli daerah, dan penyerapan tenaga kerja berdasarkan industri rokok pun ikut khawatir.
Purnomo menjelaskan semua Bupati di Jawa Timur yang pendapatan asli daerahnya berasal dari rokok merekomendasikan agar tidak adanya kenaikan harga CHT tahun depan. FSP-RTMM pun sudah mengirimkan surat pada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa untuk ikut menyuarakan kekhawatiran pekerja industri rokok.
Industri rokok di Jawa Timur dari atas sampai bawah didominasi sebanyak 30% dari PDB Jawa Timur.
"Untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) kami tolak kenaikan cukainya, kembalikan ke 0% saja. Untuk rokok mesin dipersilahkan untuk menaikan cukainya asal tidak melebihi inflasi," terang Purnomo.
Di lain sisi, Ketua Pimpinan FSP-RTMM Jawa Barat Ateng Ruchiat juga mengatakan hal yang serupa.
"Tarif CHT penting untuk tidak naik, karena industri ini menyerap tenaga kerja,"ujar Ateng.
Baru-baru ini sebuah pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) terpaksa tutup, yang berdampak pada pemberhentian sebanyak 800 pekerja.
"Sebaiknya tidak ada kenaikan cukai rokok, khususnya SKT. Jika ada kenaikan akan memberatkan perusahaan. Perusahaan mungkin akan mengambil jalan PHK. Hal ini memberatkan berbagai pihak dan jumlah pengangguran akan bertambah," pungkas Ateng.
Sumber: suara.com
TERPOPULER
