Memanas! Desakan Reshuffle Pada Jokowi Saat PDIP Dan NasDem Saling Serang

Suara Sumatera - Koalisi Pemerintahan Indonesia Maju, kepemimpinan Joko Widodo dan Makruf Amin tampaknya makin rentak. Isu reshuffle makin menguat di tengah isu keretakan sekaligus Partai NasDem dan PDIP saling serang.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun memberikan sinyal terbaru terkait dengan isu perombakan kabinet jelang Pilpres 2024.

“Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, Jokowi kembali menjawab “tunggu saja,”.

Isu pergantian jabatan (reshuffle) juga dinilai sebagai desakan karena PDI Perjuangan menganggap sudah tidak satu misi dan visi Partai NasDem.

Ketidakharmonisan bermula saat Partai NasDem lebih dahulu mencalonkan calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri-menterinya (NasDem) lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Djarot menilai para menteri-menteri NasDem kekinian sudah tidak cocok dengan apa yang diperjuangkan Presiden Jokowi. 

"Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampakkan adalah sosok antitesis pak Jokowi," tuturnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem juga Menkominfo Johnny G Plate memberikan sindiran balik dengan menegaskan, jika persoalan kabinet dirombak atau tidak menjadi hak prerogratif Jokowi selaku kepala negara.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut. Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Johnny meminta justru semua pihak fokus penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

"Nggak usalah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat. Saat ini lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotoroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global," tuturnya.