REGIONAL:
SUARASUMEDANG - Warganet sepertinya masih terus teringat kepada pernyataan seorang anggota DPR bahwa mereka tidak bisa memutuskan suatu kebijakan, karena punya "juragan".
Pernyataan itu, seperti diketahui diungkapkan Bambang Pacul dalam rapat dengar pendapat dengan Mahfud MD beberapa waktu lalu di Komisi III DPR.
Itu dibuktikan dengan komentar pada unggahan @dpr_ri soal Ahmad Sahroni yang menyebut Komisi III DPR memanggil kembali Menko Polhukam, Menteri Keuangan dan PPATK.
Menurut akun tersebut, Ahmad Sahroni menyanpaikan bahwa Komisi III memanggil kembali Menko Polhukam, Menteri Keuangan, PPATK dalam rangka menindak lanjuti isu Rp349 T yang masih banyak kejanggalan.
Informasinya, antara lain beda laporan dengan Kementrian keuangan.
"Rapat lanjutan bersama pak Menko bu menkeu dan kepala PPATK untuk menindak lanjuti atas isu Rp349 T yang masih banyak kejanggalan informasi dan beda laporan dengan Kementrian keuangan," kata Ahmad Sahroni.
Namun di luar dugaan, unggahan itu malah mendat komentar miring. Di antaranya ada yang kembali menyebut juragan para anggota DPR seperti dikatakan Bambang Pacul.
Berikut ini beberapa di antaranya.
"Jangan lupa pamit ama juragannya," tulis @_maszein.
"Kalau kasus uang dan kasus orang beruang cepat sekali bapak-ibu DPR merespon. Cobalah respon kasus pembunuhan sopir taksi yang dibunuh secara sadis dan biadab oleh oknum anggota Densus 88 Polri. Keluarga korban dan kuasanya sudah bersurat beberapa ke DPR dan Komisi III, tidak ada respon sama sekali sampai saat ini," tulis @jundri_berutu.
"Pastikan sudah konsul dengan juragan masing masing ya para dewan yang terhormat," tulis @gaviera__77.
"Sebaiknya untuk para anggota dpr kalo mau manggil pak mahfud md supaya berkonsultasi dulu dengan juragan masing-masing.. supaya aspirasi dari pak mahfud bisa ditindak lanjuti jika itu menyangkut kepentingan rakyat," tulis @andriesainz. (*)
TERPOPULER