REGIONAL:
Menurut pemerintah, aplikasi itu membantu pengarantinaan orang-orang lebih cepat.
Kendati begitu, pemerintah pula yang mengakui bahwa teknologi tersebut tidak bekerja sebaik yang diharapkan.
Pada ponsel iPhone, aplikasi itu harus terus dinyalakan agar Bluetooth bisa tersambung ke gadget lain. Artinya, pengguna tidak bisa memakai ponsel mereka untuk fungsi lain. Aplikasi itu juga menguras baterai. Adapun ponsel Android tidak menghadapi masalah serupa.
Pelacakan kontak secara otomatis, dalam teori, bisa sangat efektif. Tapi, itu hanya bisa tercapai jika mayoritas populasi terlibat.
Dengan demikian, pengguna ponsel produk Apple boleh jadi diminta menggunakan token di masa mendatang.
Kerisauan soal privasi
Ketika token pertama kali diperkenalkan ke publik pada awal Juni, sebagian masyarakat menentang pemerintah—sesuatu yang jarang terjadi di Singapura.
Seorang warga bernama Wilson Low memulai petisi yang menuntut agar penggunaan token dibatalkan. Hampir 54.000 orang menandatangani petisi tersebut.
Apa yang bisa dipelajari dari pelacakan kasus virus corona di Korsel? Apakah kita perlu mengorbankan privasi agar tetap aman selama pandemi Covid-19? Cara China mengatasi wabah Covid-19 melalui teknologi tersembunyi dan pengawasan massal
"Yang membuat pemerintah Singapura bisa menjadi negara pengawas adalah diwajibkannya penggunaan perangkat semacam itu," demikian bunyi petisi.
"Yang bakal terjadi kemudian adalah undang-undang yang menyatakan perangkat ini tidak boleh dimatikan [dan harus] melekat pada masing-masing warga setiap saat—sehingga kita dipastikan menjadi negara polisi."
Menanggapi keberatan sebagian warganya, sejumlah menteri menjelaskan bahwa token tidak menyimpan data lokasi GPS atau terhubung dengan jaringan ponsel sehingga tidak bisa digunakan untuk mengawasi pergerakan warga.
Perancang perangkat keras, Sean Cross, sepakat bahwa dari apa yang ditunjukkan kepadanya, token tidak bisa dipakai sebagai pelacak lokasi.
Walau demikian, Cross menambahkan, model yang dipakai pemerintah Singapura kurang menjamin privasi ketimbang yang diusung Apple dan Google.
"Pada akhirnya, Kementerian Kesehatan bisa bisa melacak nomor rahasia yang hanya mereka yang tahu, hingga ke nomor ponsel—ke satu individu," jelasnya.
Di sisi lain, aplikasi berdasarkan model Apple dan Google bisa memberitahu pengguna bahwa mereka menghadapi risiko terpapar virus, namun tidak mengungkap identitas pengguna ke pihak berwenang. Dengan demikian, keputusan ada pada pengguna, misalnya, untuk mendaftar tes corona.
Dr Michael Veale, pakar hak digital di University College London, mewanti-wanti itu bisa disiasati.
Dia memberikan contoh ketika sebuah pemerintah yang kewalahan menghadapi Covid-19 hendak mewajibkan karantina.
Pemerintah tersebut, menurutnya, bisa menempatkan sensor Bluetooth di ruang publik guna menemukan pengguna token yang berkeliaran, ketika yang bersangkutan seharusnya mengisolasi diri di rumah.
"Yang harus dilakukan adalah memasang infrastruktur fisik di dunia dan data yang dikumpulkan bisa dipetakan menggunakan nomor KTP Singapura," jelasnya.
"Perkembangannya adalah bagian yang merisaukan."
Akan tetapi, pejabat berwenang yang membuat TraceTogether menyanggah kerisauan tersebut.
"Ada hubungan kepercayaan yang sangat tinggi antara pemerintah dan rakyat. Kemudian ada perlindungan data," tegas Kok Ping Soon, direktur eksekutif GovTech.
Dia berharap publik menyadari bahwa para petugas kesehatan memerlukan data ini untuk melindungi mereka dan orang-orang tercinta di sekitar mereka.
Alasan lain mengapa pemerintah Singapura memilih cara sendiri ketimbang teknologi Apple dan Google adalah karena negara itu bisa memberikan wawasan luas mengenai penyebaran wabah kepada para ahli epidemiologi.
Ini juga sebagian alasan mengapa pemerintah Inggris awalnya menolak menggunakan model kedua perusahaan raksasa itu sampai upaya mengakali batasan Bluetooth milik Apple menemui kegagalan.
Jika teknologi yang dikembangkan Singapura berhasil seperti yang diharapkan, negara-negara lain mungkin tergoda untuk mengikuti.
"[Dengan lebih banyak data], Anda dapat membuat keputusan mengenai kebijakan secara sangat hati-hati membatasi atau mewajibkan hanya pada aktivitas berisiko tinggi. Jika tidak, yang ada hanyalah alat-alat yang lebih tumpul," papar Roland Turner, pakar hak privat yang juga diajak pemerintah Singapura untuk meninjau gadget buatannya.
"Mungkin ada konsekuensi paradoks bahwa kebebasan yang lebih besar dimungkinkan."
TERPOPULER