alexametrics

Kominfo: Banyak Pihak Salah Tafsir soal Migrasi ke TV Digital

Liberty Jemadu
Kominfo: Banyak Pihak Salah Tafsir soal Migrasi ke TV Digital
Ilustrasi seorang lelaki sedang menonton televisi. [Shutterstock]

Yang disebut migrasi analog ke tv digital tetap saja siaran yang sekarang ditonton oleh masyarakat, tidak perlu berlangganan.

Suara.com - Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Geryantika Kurnia, meluruskan sejumlah salah tafsir soal migrasi tv analog ke tv digital atau Analog Switch Off (ASO).

"Orang berpikir streaming itu adalah perpindahan tv analog ke digital, atau berlangganan tv kabel atau satelit itu adalah migrasi dari analog ke digital, itu salah tafsir," ujar Geryantika dalam webinar sosialiasi tv digital, Rabu (21/10/2020).

Menurut Geryantika, yang disebut migrasi analog ke digital tetap saja siaran tv yang sekarang ditonton oleh masyarakat, tidak perlu berlangganan, kemudian antena yang digunakan juga tidak perlu berubah.

"Cuma kalau tv-nya masih analog kita perlu set top box, tinggal dicolokkan di permulaan langsung kita bisa menerima siaran digital," kata dia.

Baca Juga: Permen Kominfo Soal Blokir Medsos, Pakar: Rawan Berangus Hak Berpendapat

Selain itu, Geryantika menjelaskan migrasi tv analog ke digital akan membuat kualitas gambar dan suara lebih baik, di mana gambar tidak berbintik atau kabur pada sinyal lemah.

Masyarakat yang berada di daerah juga tidak akan lagi mengalami blank spot, dan tidak perlu lagi menggunakan parabola atau berlangganan tv saat tv digital sudah merata di seluruh Indonesia nantinya.

Organisasi PBB yang menangani masalah telekomunikasi, ITU, sebenarnya telah menetapkan ASO pada 2015, sementara ASEAN berkomitmen untuk ASO pada 2020.

"Walaupun terlambat, saya bisa menyampaikan bahwa Indonesia insyaallah tahun 2022 sudah migrasi dari analog ke digital," ujar Geryantika.

Lebih lanjut, menurut Geryantika, tv analog boros cost infrastruktur dan penggunaan frekuensi. Sebab, masing-masing tv menggunakan frekuensinya sendiri, sedangkan pada tv digital bisa menampung hingga 13 program siaran, yang dimungkinkan dengan cara berbagi infrastruktur.

Baca Juga: Menkominfo Bantah Blokir Media Sosial untuk Redam Demo Tolak UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja untuk cluster penyiaran, Geryantika mengatakan, akan mendukung kebijakan berbagi infrastruktur, dengan menyederhanakan proses perizinan dan memutus rantai birokrasi yang ribet.

Komentar