alexametrics

Kebijakan Baru WhatsApp Berlaku 15 Mei, Ahli Hukum Khawatirkan Dampaknya

Dythia Novianty
Kebijakan Baru WhatsApp Berlaku 15 Mei, Ahli Hukum Khawatirkan Dampaknya
Ilustrasi WhatsApp. [iGlobalWeb/Pixabay]

Perbedaan dalam pendekatan yang telah diambil WhatsApp, sehubungan dengan pengguna di Eropa dan Afrika.

Suara.com - WhatsApp memicu protes publik pada Januari lalu dengan usulan pembaruan pada kebijakan privasinya yang memungkinkannya berbagi informasi dengan perusahaan induknya, Facebook.

Sebagai hasil dari tanggapan publik terhadap perubahan yang diusulkan tersebut, WhatsApp kemudian mengumumkan bahwa pembaruan tersebut akan ditunda hingga 15 Mei mendatang.

Pada 3 Maret 2021, Pengatur Informasi (IR) Afrika Selatan mengatakan bahwa mereka memiliki sejumlah kekhawatiran tentang bagaimana kebijakan yang direvisi ini berlaku di Afrika Selatan.

Secara khusus menimbulkan kekhawatiran seputar pemrosesan nomor ponsel seperti yang diakses di daftar kontak pengguna untuk tujuan selain tujuan pengumpulan nomor tersebut secara khusus.

Baca Juga: Kebijakan Baru WhatsApp Mulai 15 Mei 2021

Secara sederhana, IR berpendapat bahwa persetujuannya diperlukan untuk penerapan kebijakan privasi yang diperbarui, terlepas dari apakah pengguna WhatsApp secara khusus menyetujui hal ini.

Pakar hukum di Cliffe Dekker Hofmeyr. IR juga menyatakan keprihatinan tentang perbedaan dalam pendekatan yang telah diambil WhatsApp, sehubungan dengan pengguna di Eropa dan Afrika, dengan pengguna Eropa menerima 'perlindungan privasi yang jauh lebih tinggi' daripada orang-orang di Afrika dan Afrika Selatan.

Ilustrasi perlindungan data pribadi. [Shutterstock]
Ilustrasi perlindungan data pribadi. [Shutterstock]

“Pada 1 Juli 2020 sebagian besar bagian yang tidak aktif dari Protection of Personal Information Act (POPIA) mulai berlaku dan, dalam hal pengaturan transisi berdasarkan pasal 114 POPIA, pihak yang bertanggung jawab diberikan waktu hingga 1 Juli 2021 untuk memastikan bahwa semua pemrosesan informasi pribadi sesuai dengan ketentuannya,” kata Cliffe Dekker Hofmeyr.

Perusahaan secara khusus menunjuk ke bagian 57 dari POPIA yang mulai berlaku dan membutuhkan pihak yang bertanggung jawab (yaitu WhatsApp), untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari IR, jika bermaksud untuk memproses pengidentifikasi unik dari subjek data (yaitu pengguna WhatsApp).

Sebagaimana melansir laman Businesstech.co.za, Senin (15/3/2021), dalam konteks saat ini, 'pengenal unik' kemungkinan akan mencakup nomor ponsel, nama pengguna, dan alamat email.

Baca Juga: Parah! Disuruh Pakai Masker, Wanita Ini Malah Buka Celana Dalam

"POPIA adalah undang-undang baru dan, dengan demikian, pengadilan kami belum memiliki banyak kesempatan untuk menafsirkan istilah dan ketentuan utamanya," kata Cliffe Dekker Hofmeyr.

Komentar