Suara.com - Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya berharap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dapat meningkatkan kemandirian serta keamanan dunia teknologi informasi Indonesia.
"Level-nya BSSN dan Kominfo sebagai pihak yang mengawasi dan mengelola pergerakan data di Indonesia, diharapkan bisa membuat dunia TI Indonesia semakin aman dan mandiri," kata Alfons dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Menurutnya, BSSN dan Kominfo dapat melakukan hal tersebut untuk menghindari persoalan terkait dengan teknologi informasi, seperti kebocoran data milik masyarakat yang menggunakan suatu aplikasi, dengan mendorong komunitas TI Indonesia agar membuat aplikasi sendiri.
Alfons memandang komunitas TI Indonesia memiliki kemampuan dalam membuat aplikasi yang bermanfaat dan cukup aman.
Dengan demikian, ujar dia melanjutkan, masyarakat dapat menghindari menggunakan aplikasi-aplikasi buatan luar negeri yang belum terjamin keamanannya. Contohnya, aplikasi azan buatan luar negeri yang diduga mencuri data pribadi penggunanya.
"Kalau soal aplikasi yang aman, lihat saja contohnya aplikasi internet banking yang berjalan dengan baik dan memudahkan pengguna layanan perbankan dalam mengakses layanannya. Lalu, ada juga aplikasi PeduliLindungi," ujar dia.
Bahkan, Alfons menilai aplikasi PeduliLindungi berkontribusi sangat tinggi dalam menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia sehingga masyarakat saat ini bisa sedikit menikmati mudik Lebaran. Ia yakin anak bangsa mampu menciptakan aplikasi yang aman bagi negeri ini, selama ada keseriusan dan koordinasi yang baik.
Di samping itu, Alfons pun mengingatkan kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa kebocoran data tidak bisa dipandang enteng.
Ia mengatakan, melalui penggunaan teknik yang tepat dan rekayasa sosial yang cerdik, data yang bocor berpotensi digunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan informasi lain yang lebih penting dan sensitif.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Pembahasan Ekonomi Digital di G20
Contohnya, ujar Alfons, institusi Pemerintah yang dikategorikan kritikal, seperti Polri, jika mengalami kebocoran data akan mengungkap informasi anggota kepolisian.
"Hal ini dapat berimplikasi negatif pada layanan institusi dan keselamatan anggota institusi itu sendiri," tutur Alfons. [Antara]
