Tak Sanggup Bangun Pusat Data Nasional Sendirian, Komdigi Akan Ajak Swasta

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) blak-blakan mengakui kalau pihaknya tak mampu urus Pusat Data Nasional (PDN) sendirian dan mengajak pihak swasta untuk ikut membangun infrastruktur digital penting tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Strategi dan Kebijakan Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Teguh Arifiyadi beralasan kalau pertumbuhan data Indonesia saat ini semakin tinggi.

"Kemudian lembaga, request pertumbuhannya tinggi. Enggak akan sanggup. Mau punya lima PDN sekalipun, enggak sanggup," kata Teguh saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Saat ini Indonesia tengah menerapkan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Teguh menyebut kalau Komdigi kini mengubah strategi demi menerapkan SPBE.

Ia bercerita, sebelumnya Pemerintah berencana membangun PDN di Batam, Cikarang, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Labuan Bajo. Tapi sekarang Pemerintah tak hanya sekadar menyiapkan fasilitas, melainkan ekosistem PDN.

"Ekosistem PDN itu terdiri dari PDN itu sendiri, data center yang dimiliki lembaga lainnya, bahkan pihak ketiga yang dipersyaratkan untuk disebut sebagai tempat penyimpanan bagi data pemerintah dimungkinkan," papar dia.

Perbesar

Tujuan pertama, lanjut Teguh, Pemerintah memungkinkan membuka peluang investasi ke para pelaku industri. Ia menilai kalau investor akan memiliki ruang untuk bisa membangun data center, dan selanjutnya Pemerintah bisa menempatkan data-data tertentu.

Namun Teguh menegaskan kalau data Pemerintah yang dikelola pihak swasta ini akan diklasifikasi lebih dulu lewat regulasi baru yang akan segera dirilis.

"Tidak semua data-data yang ada di Pemerintah taruh di PDN. Nanti ada namanya data terbuka, tertutup, terbatas. Ada klasifikasinya. Ada penilaian assessment. Baru tentukan, mana mungkin semua kita masukkan, semua ke dalam PDN. Enggak bakal sanggup pemerintah," papar dia.

Baca Juga: Komdigi Ungkap Isi Regulasi Baru yang Batasi Anak Main Medsos

Teguh juga buka-bukaan mengakui kalau Pemerintah tidak cukup kompeten untuk mengelola infrastruktur Pusat Data Nasional.

"Selain itu pemerintah tidak cukup expert. Kalau harus jujur, untuk mengelola infrastruktur pemerintah PDN, upgrading, maintenance, kemudian SDM, enggak akan sanggup," aku dia.

Maka dari itu, Komdigi tidak akan melakukan pendekatan seperti sebelumnya. Strategi baru yang akan dijalankan ke depan adalah membuat ekosistem PDN untuk mendukung kebutuhan SPBE.

Terkait kesiapan operasional PDN, Teguh mengklaim kalau fasilitas data center milik Pemerintah itu bisa beroperasi dalam 2-3 bukan ke depan.

"Karena sudah jadi infrastrukturnya. Sudah selesai tapi belum berfungsi. Berharap dalam beberapa bulan ke depan berfungsi," pungkasnya.

PDN pertama ditargetkan beroperasi Maret 2025

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kalau Pusat Data Nasional (PDN) pertama yang berlokasi di Cikarang ditargetkan beroperasi Maret 2025.

"InsyaAllah, tolong mohon doa. Itu mungkin di akhir Maret sudah bisa running," kata Meutya di Jakarta, Senin (13/1/2025).

"Jadi, yang kami lakukan selama dua bulan ini adalah mempersiapkan hal tersebut bisa berjalan menuju target di bulan Maret," kata dia, dikutip dari ANTARA.

Meutya mengemukakan bahwa Indonesia akan memiliki sistem pusat data yang lebih baik dari sebelumnya setelah pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat, rampung.

Diketahui peletakkan batu pertama (ground breaking) Pusat Data Nasional pertama di Cikarang ini dimulai saat November 2022 lalu. Saat itu Johnny G Plate masih menjabat sebagai Menkominfo, sebelum akhirnya terlibat kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

“Pembangunan PDN pertama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 24 bulan sejak tanggal efektif kontrak, atau akan selesai minggu ketiga di bulan Oktober pada 2024,” ujar Johnny G Plate saat Ground Breaking Ceremony Pembangunan Pusat Data Nasional di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022), dikutip dari situs APTIKA Kominfo.