Catalyst: Operator Wajib Sediakan Pilihan Layanan, Bukan Wajibkan Seluruh Paket Internet Rollover

Melalui amar putusan yang bersifat conditionally constitutional (konstitusional bersyarat), MK juga menegaskan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi harus dimaknai bahwa tarif layanan telekomunikasi ditetapkan penyelenggara berdasarkan formula Pemerintah Pusat dan disertai kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

Operator Dinilai Tetap Perlu Menjaga Keseimbangan Investasi dan Tarif

Catalyst Policy Works mengingatkan bahwa implementasi putusan tersebut perlu dilakukan secara proporsional agar tidak berdampak pada kualitas layanan maupun harga paket internet.

Wahyudi menjelaskan bahwa apabila seluruh paket diwajibkan menggunakan sistem rollover tanpa batasan yang proporsional, operator berpotensi menghadapi peningkatan kebutuhan kapasitas jaringan akibat akumulasi sisa kuota pelanggan.

"Apabila seluruh paket diwajibkan menggunakan skema rollover tanpa batasan yang proporsional, akumulasi sisa kuota dapat meningkatkan kebutuhan kapasitas jaringan. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas layanan, operator perlu menambah kapasitas melalui penambahan spektrum frekuensi atau pembangunan infrastruktur jaringan," jelasnya.

Menurutnya, penambahan spektrum frekuensi maupun pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar. 

Jika kapasitas jaringan ditingkatkan, biaya investasi tersebut berpotensi memengaruhi harga layanan. Sebaliknya, apabila kapasitas tidak ditambah, risiko kepadatan jaringan dapat menurunkan kualitas akses internet yang diterima pelanggan.

Komdigi Dinilai Perlu Menyusun Aturan Turunan

Sebagai tindak lanjut putusan MK, Catalyst Policy Works mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) segera menyusun regulasi teknis yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri telekomunikasi.

Wahyudi menilai operator sebaiknya diwajibkan menyediakan pilihan paket rollover secara nyata, sementara paket non-rollover tetap dapat dipasarkan sepanjang disertai informasi yang jelas, notifikasi yang memadai, dan mekanisme perlindungan konsumen yang wajar.

"Misalnya operator harus menyediakan pilihan paket rollover yang nyata, sementara paket non-rollover tetap dapat ditawarkan dengan informasi yang jelas, notifikasi yang memadai, dan perlindungan konsumen yang wajar," katanya.

Menurut Catalyst, pendekatan tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih layanan sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan keterjangkauan tarif maupun kualitas jaringan.

Perlindungan Konsumen Menjadi Fokus Utama

Catalyst menegaskan bahwa Putusan MK tidak semestinya dimaknai hanya sebagai larangan terhadap praktik kuota hangus. 

Esensi putusan tersebut adalah memastikan adanya pilihan layanan yang bermakna dan perlindungan terhadap manfaat ekonomi dari kuota internet yang telah dibayar pelanggan.

"Putusan ini merupakan momentum untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi," ujar Wahyudi.

Menurutnya, Pemerintah, regulator, dan penyelenggara perlu memastikan implementasi putusan dilakukan secara proporsional sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen sekaligus menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi.

Sebagai tindak lanjut, Catalyst merekomendasikan pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana mengenai formula tarif, standar perlindungan sisa kuota, mekanisme pengawasan operator, transparansi informasi paket, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam menggunakan layanan telekomunikasi.

Dengan demikian, implementasi putusan MK diharapkan tidak hanya memperkuat posisi konsumen, tetapi juga menciptakan ekosistem layanan telekomunikasi yang lebih transparan, adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan