86% Warga RI Pede Bisa Kenali Scam, tapi 2 dari 3 Tetap Terpapar

Suara.com - Banyak masyarakat Indonesia merasa sudah cukup paham untuk mengenali scam atau penipuan digital. Masalahnya, rasa percaya diri itu belum otomatis membuat mereka aman.

Riset Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia pada 2025 menunjukkan, 86 persen responden merasa mampu mengenali scam. Namun, pada saat yang sama, 66 persen tetap terpapar scam dan 14 persen bahkan mengaku menjadi korban.

Angka ini memperlihatkan satu persoalan yang tidak sederhana, yakni tahu mana scam belum tentu membuat seseorang bisa menghindarinya.

Ketua Global Anti-Scam Alliance (GASA) Chapter Indonesia, Reski Damayanti, mengatakan perkembangan teknologi membuat scam ikut berubah. Modus yang dulu mungkin lebih mudah dikenali kini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk AI.

“86 persen responden menyatakan dia bisa mengenali. Tapi 66 persen itu tetap jadi terpapar gitu. Dan kemudian 14 persen bahkan menjadi korban scam sendiri,” kata Reski dalam DeepTalk Podcast Suara.com di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Reski, teknologi memang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa membantu melindungi masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat dimanfaatkan untuk membuat scam semakin mudah dilakukan.

Karena itu, ia menilai, masyarakat tidak bisa terus ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab mengenali penipuan.

Jangan Berhenti di Imbauan Waspada

Persoalan scam, kata Reski, perlu dihadapi dengan pendekatan yang lebih preventif. Artinya, pekerjaan rumahnya bukan cuma membuat masyarakat semakin sadar dan hafal ciri-ciri scam. Sistem di belakangnya juga harus dibuat agar scam semakin sulit menjangkau calon korban.

“Jadi bukan cuman sekedar action gitu. Jadi kita harus mulai berkembang ke pola pikir dengan bukan hanya dengan bagaimana masyarakat aware atau bisa mengenali scam. Tapi scam bagaimana kemudian kita membuat scam itu menjadi semakin sulit menjangkau masyarakat,” jelasnya.

Di titik ini, peran berbagai pihak menjadi penting. Platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga institusi pembayaran dinilai bisa ikut membangun lapisan perlindungan agar scam tidak mudah sampai ke masyarakat.

Dengan kata lain, beban melawan scam tidak bisa hanya diletakkan di pundak pengguna.

OJK: Indonesia Sudah Darurat Scam

Gambaran mengenai besarnya persoalan scam juga terlihat dari laporan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Direktorat Pemberantasan Aktivitas Keuanga Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK sekaligus Ketua Satgas Pasti, Hudiyanto, menyebut Indonesia saat ini berada dalam posisi waspada, bahkan sudah mengarah pada kondisi darurat scam.

“Semua bahwa saat ini Indonesia dalam posisi waspada atau bahkan darurat scam,” ujarnya.

Laporan yang diterima OJK, kata dia, terus meningkat. Dalam sehari, jumlah laporan yang masuk mencapai sekitar 1.000 hingga 1.300 laporan.

Hal yang membuat persoalan ini semakin serius, scam kini dinilai sudah berkembang menjadi sebuah industri.

“Yang kita lawan sekarang adalah matian. Dalam arti bahwa mereka itu bukan kayak orang yang dulu menipu sendiri atau berkelompok. Ini sudah industri. Scam ini sudah industri,” katanya.

Karena itu, melawan scam juga tidak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah, industri, asosiasi, dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu ekosistem.

Ruang Digital Tak Punya Batas

Komdigi melihat tantangan yang sama. Pemerintah disebut sudah menyadari bahwa persoalan scam tidak cukup ditangani secara parsial.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arief Yadi, mengatakan ruang digital memiliki dua karakter yang membuat scam semakin sulit dihadapi, yakni borderless dan anonimitas.

Borderless berarti orang bisa mengakses ruang digital dari mana pun dan mendapatkan konten dari mana pun. Sementara anonimitas memungkinkan seseorang menggunakan identitas atau kondisi tertentu untuk kepentingan ilegal.

Karena itu, penanganan scam membutuhkan kerja bersama. Namun, dukungan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

“Pemerintah tidak bisa bekerja dalam konteks parsial. Ini perang kolektif. Perang kolektif harus bekerja secara bersama-sama,” ujarnya.

Data GASA pada akhirnya menunjukkan bahwa merasa mampu mengenali scam belum cukup. Sebab, ketika teknologi membuat penipuan terus berkembang, masyarakat yang sudah merasa waspada pun masih bisa terpapar.

Tantangannya bukan lagi sekadar membuat masyarakat lebih pintar mengenali scam, tetapi bagaimana membuat scam lebih sulit sampai ke masyarakat.