Suara.com - Pernyataan seorang staf ahli Gubernur Kalimantan Timur mendadak viral usai membawa-bawa status “cucu Nabi” saat mencoba meredam aksi demonstrasi massa.
Ucapan itu muncul di tengah kritik publik terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah yang dinilai fantastis.
Alih-alih meredakan suasana, pernyataan tersebut justru memicu polemik baru di media sosial.
Banyak warganet menilai kritik terhadap pejabat publik seharusnya dijawab dengan transparansi dan penjelasan kebijakan, bukan dengan membawa isu garis keturunan maupun sentimen agama.
Kasus ini kembali memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: sampai sejauh mana pejabat publik boleh menggunakan identitas personal untuk merespons kritik?
Di saat publik menuntut akuntabilitas, perdebatan justru melebar ke ranah yang lebih sensitif.
Selengkapnya dalam video ini.
Creative/Video Editor: Susi/Leo