Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia (RI) ke tempat baru, di mana lokasi calon ibu kota baru itu disebutkan sebagian akan ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kutai Kartanagera. Setelah beberapa kali pengumuman yang antara lain juga melibatkan beberapa menteri, prosesnya sendiri baru masuk berupa surat dan berkas kajian ke DPR, di mana RUU (Rancangan Undang-Undang)-nya disebutkan masih sedang disiapkan.
Meski demikian, banyak orang sudah berpikir jauh ke depan, dengan berpandangan bahwa rencana ini memang bakal jadi dilakukan. Di luar beragam komentar, termasuk yang politis maupun yang bernuansa akademis atau historis, sejumlah prediksi dan spekulasi pun sudah bermunculan, baik terkait mulai dari namanya, keadaan daerah ibu kota baru itu nantinya, soal potensi pertumbuhan ekonomi, dan hal-hal lainnya.
Sehubungan itu, belum lama ini Suara.com berkesempatan berbincang-bincang dengan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, yang sebagian wilayah kabupatennya bakal menjadi lokasi ibu kota baru itu nantinya. Apa saja komentar dan pandangannya? Berikut petikan wawancara dengannya:
Jadi, wilayah Penajam Paser Utara sudah disebut akan menjadi bagian dari lokasi ibu kota baru RI nantinya. Anda yakin ini positif? Sikap Anda?
Ditetapkan beberapa hari lalu oleh Bapak Presiden, sebagian di Penajam Paser Utara (dan) sebagian lagi di Kutai Kartanegara. Kemudian yang terakhir oleh bapak menteri sebagian besar titik dari Istana itu (disebutkan) ada di Penajam Paser Utara. Posisi titiknya ada di Penajam Paser Utara, tapi di mana (tepatnya) kita belum dikasih tahu. Tapi pada saatnya nanti, pasti Bapak Presiden akan terbuka dan memberi tahu. Jadi kita tinggal sabar menunggu, karena ini juga kajian yang bukan hanya 5 tahunan, tapi sudah 15 tahun dikaji untuk dijadikan Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia.
![Peta wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. [Google Maps/captured]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/09/38718-peta-wilayah-kabupaten-penajam-paser-utara.jpg)
Apakah pemerintahan daerah Anda sudah siap untuk itu? Dari segi APBD misalnya?
APBD 2019 kami belum mempunyai persiapan (terkait) pemindahan ibu kota, karena kami fokus untuk membangun Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu untuk membangun infrastruktur untuk 54 kelurahan dan desa. Itu sementara yang ada di (anggaran) 2019-2020. Kita juga tahu bahwa pengumuman pemindahan ibu kota ini (sebelumnya) ada tiga kandidat provinsi. Yang pertama Kalteng, (kemudian) Kalsel, dan Kaltim. Nah, hari lalu Pak Presiden mengumumkan bahwa lokasi ibu kota itu berada di Penajam Paser Utara, (makanya) saya rasa wajar kita belum mempersiapkan itu. Dan saya yakin pemerintah (pusat) sudah menyiapkan itu semua, karena tahun 2020 akan mulai dibangun ibu kota pemerintahan yang baru dan 2024 sudah ditempati.
Bagaimana dengan kesiapan dari aspek lain? Sebutlah misalnya, soal aspek layanan kesehatan?
Masalah kesehatan, suku asli punya obat herbal. Seperti yang kita tahu, tumor dan kanker dapat diobati dengan obat herbal, yaitu akar Bajakah. Tapi kalau (untuk) pengobatan modern, rumah sakit yang kami miliki masih tipe C. Dan kami berupaya untuk meningkatkannya dengan membuat dua rumah sakit baru di Kecamatan Babulu dan Sepaku, (dan) agar di Kecamatan Penajam memiliki rumah sakit tipe B.
Jadi agar saudara kami yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak jauh (lagi) menyeberang ke kota Balikpapan. Karena itu menjadi kendala juga (soal layanan) kesehatan di kabupaten kami. Tapi saya yakin, dengan pemindahan ibu kota pemerintahan RI, Insya Allah rumah sakit di sana akan lebih maju, karena pemerintah pusatnya sudah pindah ke Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Paser Utara.
Pembangunan dua rumah sakit ini baru diajukan. Tapi rumah sakit tipe C kami mendapat predikat bintang 5. Untuk saat ini memang rumah sakit masih tipe C, kalau ada rujukan harus ke rumah sakit tipe B. Sudah menganggarkan tahun ini agar rumah sakit di tempat kami fasilitasnya lebih lengkap. Kenapa? (Karena) Kesehatannya juga sudah mendapatkan gaji dan standar nasional, karena dokter juga digaji di bawah standar mereka tidak mau. Apalagi sebelumnya Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten yang tertinggal wilayah Kalimantan Timur.
Di laman berikutnya, Bupati Penajam Paser Utara menegaskan optimisme dan kesiapan daerahnya, juga komentar soal lahan Hashim Djojohadikusumo...
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Bagaimana dengan kesiapan desa-desa atau kelurahan yang ada di Penajam Paser Utara? Kondisinya saat ini bagaimana, dan bagaimana bayangan ke depannya?
Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki gabungan 54 kelurahan dan desa. Itu (kami) mempunyai program percepatan pembangunan dari desa ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, yang ini tentunya juga sama dengan Nawa Cita Bapak Presiden Republik Indonesia membangun dari daerah untuk Indonesia.
Dan ini setelah ditetapkan (wilayah ibu kota berada) di Penajam Paser Utara, untuk dampak-dampak dari pembangunan tersebut apakah (akan) ada naik dari desa ke kelurahan (statusnya), tentunya kita akan melihat situasi dan kondisi yang akan datang. Tentunya juga kalau misalnya apa ada pendatang yang datang nanti, ya, itu ASN yang kita dengar cukup banyak, ada berjuta-juta, saya rasa Kabupaten Penajam Paser Utara bisa menampung semua, karena luasnya 4 kali lebih besar dari Jakarta.
Anda kelihatannya sangat optimistis dan antusias soal ini. Yakin, ini akan benar-benar terlaksana dan menjadi keputusan penting bagi bangsa?
Saya yakin ini bisa dibuat oleh pemerintah, yang akan menjadi sumbangan kepada bangsa kita, menjadi tinta emas Bapak Jokowi untuk Indonesia. Ini merupakan peradaban baru untuk poros maritim dunia, karena posisi Indonesia berada di tengah-tengah, dan slogan "nenek moyangku seorang pelaut" tidak bisa terpisahkan dari bangsa kita.
Lantas, sekarang bagaimana? Apa langkah-langkah maupun kebijakan yang akan Anda siapkan, atau mungkin sudah dijalankan?
Instruksi khusus, kita harus menunggu dan sami'na wa atho'na (mendengar dan taat). Saya tidak pernah pesimis dengan kedatangan orang-orang luar dari kabupaten kami. Saya juga merasa seluruh orang yang datang dengan KTP Republik Indonesia adalah saudara saya. Kemudian kita mengetahui, (secara) hukum ekonomi adalah di mana manusia banyak, di situ perekonomian akan pesat. Maksudnya, di mana orang banyak, di mana penduduk terbanyak, maka perekonomian itu akan meningkat.
![Salah satu fasilitas infrastruktur jembatan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. [ppid.penajamkab.go.id/captured]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/09/30675-infrastruktur-jembatan-di-kabupaten-penajam-paser-utara.jpg)
Sebelum diisi (dilakukan) pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini ke Penajam Paser Utara, kami sudah membuat dan mengundang investor-investor untuk masuk. Mengapa? Karena kami yakin dengan banyaknya orang yang masuk, apakah itu wisatawan, apakah itu pendidik yang akan berinvestasi di Penajam Paser Utara, itu akan meningkatkan pendidikan, meningkatkan perekonomian. Dan alhamdulillah, Tuhan berkata lain, kita ditakdirkan untuk ditetapkan menjadi ibu kota Pemerintahan Republik Indonesia. Ini kami sambut dengan antusias.
Komentar soal lahan cukup luas di kawasan calon lokasi ibu kota baru itu yang infonya dipegang Hashim/Prabowo?
Soal lahan tersebut, (itu) adalah lahan yang dikuasai Amerika, kemudian diambil oleh Pak Hashim (Djojohadikusumo) saudaranya Pak Prabowo Subianto yang kebetulan kemarin adalah Calon Presiden juga. Tapi mereka berdua adalah anak bangsa. Kalau saya sih sependapat aja kalau Pak Hashim yang mengambil, daripada lahan sekitar 50 ribuan (hektare) dan itu juga sampai berapa ribu, jadi bukan (milik) perorangan. Kan ada banyak sekali HGU.
Kesimpulannya, sekali lagi, jadi Anda memandang rencana pemindahan ibu kota ini, khususnya ke wilayah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, sebagai sesuatu yang positif?
Jadi, pemindahan ibu kota pemerintahan RI ini ke Penajam Paser Utara, itu sangat meminimumkan anggaran negara. Para investor (mungkin sejauh ini) tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada negara. Karena ini bukan pemindahan ibu kota provinsi, tetapi ini adalah lambang negara, di mana negara ingin membangun peradaban, suatu struktur yang baik. (Bagi) Saya, pada saat ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, (daerah) Kalimantan Timur yang (akan berkembang) pertama memang, tetapi Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Sumatera, juga akan ikut terbangun.
Kontributor : Putu Ayu Palupi