Infografis
Sebenarnya pemerintah sangat mendorong pemerintah daerah, kepala daerah, untuk terus-menerus memberikan pengertian kepada masyarakat, bahwa sebetulnya pendirian rumah ibadah itu adalah hak asasi. Hak mendasar, nggak usah pakai hak asasi, karena hak asasi adalah "hak menakutkan".
Memang di sana-sini ada masyarakat-masyarakat yang masih berpola pikiran monoculture. Yang monoculture atau ethnoreligious-sentris itu masih kuat. Karena kita juga dalam satu proses bergeser dari ethnoreligius-sentris menjadi nation-state, menjadi negara bangsa yang seharusnya memperlakukan setiap orang itu sama; kepentingannya sama, haknya sama.
Jadi ini kan transformasinya ini masih terus-menerus ya. Yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah adalah keaktifan dari kepala daerah untuk melindungi daerahnya. Setidaknya memberikan solusi, jika terjadi penolakan, ada satu solusi bahwa teman-teman yang membutuhkan tempat ibadah itu ada tempatnya di situ.
Nah, ini kadang-kadang ketika tidak mau di sini, kemudian yang satu juga bertahan. Ini kan memang membutuhkan pembicaraan, mediasi, mungkin misalnya digeser sedikit, digeser di sini. Yang terpenting adalah misalnya kepentingan beribadahnya terpenuhi, mungkin tidak ideal tapi terpenuhi.
Ini kan memberikan pengertian dua kelompok ini memang kadang-kadang tidak mudah. Contohnya di Bogor kasus Gereja Yasmin, itu juga kan terus-menerus terjadi. Ya misalnya, ya sudahlah, ini akan bergeser ke sini. Ini sudah diterima, asalkan setelah bergeser tidak dikejar terus.
Jadi itulah beberapa hal. Memang ada hal yang masih sulit, karena masyarakat masih belum menerima pluralitas di dalam lingkungannya. Meskipun seharusnya kita sebagai negara bangsa itu, seharusnya sudah harus membuka diri terhadap pluralitas itu. Dan yang kedua memang, tarikan interest politik ini mengembalikan lagi sentimen itu, dan itu juga sering digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suara.
