Infografis
Saya (juga) sekarang sedang mengembangkan, saya sendiri dan teman-teman di pemerintahan, dari sampah yang kita produksi (agar) air lindinya itu menjadi pupuk organik. Kemudian saya ingin dapatkan kutu air untuk makanan ikan hias, karena ikan hias di Tangsel sudah ekspor ke berbagai negara, (seperti) ikan cupang dan lainnya. Makannya kutu air dari got. (Nah) Ini dari sampah, jadi enggak bakal ada nyamuk.
Soal pemerintahan yang efektif dan efisien sekaligus mencegah korupsi, itu bagaimana Anda akan mewujudkannya?
Saya sudah koordinasi dengan Pak Kejari, Korpsurgah KPK, untuk meminta pendampingan. Walaupun dari kejaksaan sudah tidak ada TP4D, tapi mereka tetap membuka diri untuk melakukan pendampingan. Sejak awal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, kita minta dampingi dari kejaksaan.
Kemudian saya juga bukan hanya membangun kontrak politik dengan bawahan saya di OPD, tapi mereka juga harus mematuhi bahwa pencegahan korupsi dari pelaksanaan. Saya sudah meminta ke BPKP Banten untuk melakukan pendampingan, dan (dengan) KPK akan kami terus jalin komunikasinya. Silakan mereka ke sini kapan-kapan, melakukan briefing atau coaching teman-teman di OPD.
Kedua juga, kami meminta perbantuan dari perbankan, (soal) yang tidak terpikirkan teman-teman saya di bawah. Mereka harus punya sertifikat manajemen risiko. Kalau mereka punya kegiatan A, mereka harus menghitung manajemen risiko. Kalau hujan bagaimana, kalau terjadi keterlambatan barang bagaimana, kalau kekurangan orang bagaimana, dan sebagainya. Mereka harus punya kemampuan manajemen risiko. Mungkin dalam waktu dekat, sehabis lebaran akan berjalan. Tidak hanya kepala dinas, tapi semua PPTK harus ikut sertifikasi kemampuan menghitung risiko, (tahu) setiap rupiah yang dibelanjakan akan ke mana.
Kalau soal smart city Tangsel, ke depan akan seperti apa?
Saya sudah meminta Kominfo untuk melakukan perampingan dan mengevaluasi lagi semua aplikasi yang dimiliki oleh kita. Banyak, ada 120 lebih. Kita coba evaluasi satu-satu, mana yang bisa kita jalankan dan mana yang harus diperbarui.
Kedua, selain perampingannya, juga soal sosialisasi (agar) bisa masuk ke masyarakat. Seperti misalnya Siaran Tangsel. Di situ masyarakat bisa melaporkan jalan bolong, banjir, dan lainnya. Tapi dari warga 1,7 juta, berapa orang sih yang tahu Siaran Tangsel? (Aplikasi) Simponi, untuk memproses perizinan, berapa orang sih yang tahu? Apalagi sekarang sudah ada mal pelayanan publik, kan sudah terintegrasi semua. Jadi seperti apa daya guna aplikasinya di masyarakat. Kalau di kami, mungkin relatif sudah selesai. Tapi di masyarakat ini yang akan kita dorong.
Tapi kendalanya apa sih, kok bisa nggak optimal?
Baca Juga: Sejarah dan Asal Usul Serpong, Dulu Tempat Perang, Kini Jadi Kawasan Elit
Sosialisasi ke masyarakat belum masif. Secara sistem sudah bagus, sudah jadi aplikasi malah. Jadi saya sudah mintakan juga evaluasi ini, berapa orang yang sudah memanfaatkan aplikasi, berapa orang disurvei secara random. Saya ingin lihat smart city ini jadi kewajiban pemerintah daerah, kemudian juga (dapat) lebih mengefisienkan capaian kinerja. Jangan sampai temanya global smart city, tapi nggak bermanfaat buat masyarakat.
