Infografis
Termasuk saya juga ini ada hal yang baik dari Pak Anies akan dilanjutkan, hal yang baik dari Pak Ahok kami lanjutkan. Dari Pak Ahok misalnya urusan pengaduan ke balai kota, menurut saya tetap harus diadakan. Tapi supaya tidak semua orang ke balai kota, ada akses digital kepada masyarakat yang memang ingin mengadu secara digital, dan laporan itu wajib sampai kepada gubernur dan wakil gubernur. Dulu qlue.
Nah sekarang ini dengan segala hormat, ini lah problem kita. Dengan pergantian pemimpin sering kali pergantian kebijakan. Saya pengin mencoba menjadi warna baru apa yang baik dari Pak Sutiyoso, Pak Foke, Mas Anies, Pak Ahok, termasuk Pj Pak Heru.
Ini sudah berganti kepemimpinan tapi Jakarta masih punya masalah yang disebutnya kekal, yaitu macet. Kalau Pak RK dan Pak Suswono usul pusat perkantoran di Sudirman-Thamrin pindah ke selatan jakarta. Kalau Mas Pram?
Ya saya nggak mau muluk muluk untuk memindahkan perkantoran yang begitu besar itu juga butuh effort yang luar biasa.
Yang paling penting dan terpenting adalah satu, konektivitasnya diperbaiki, yang kedua frekuensi pada saat jam-jam sibuk ditambah.
Pagi ke kantor, jam sibuk pasti baik itu KRL, MRT penuh banget. Terapi jam siang kosong. Maka pengaturan frekuensi itu juga menjadi penting.
Seperti juga yang saya alami sendiri ketika saya turun dari MRT mau buka pintu, ngetap aja sampai 5-6 kali. Yang begini begini nggak boleh terjadi.
Jadi sekali lagi pertama perbaikan internal infrastrukturnya, kedua frekuensinya, ketiga jalurnya ditambah termsuk MRT-nya harus diperbanyak, sekarang kan MRT-nya hanya sampai dengan lebak bukus harus sampai tangerang. Kenapa? Kemacetan ini kan yang paling besar disebabkan oleh mobil dari luar Jakarta ke delam ketika pagi hari dan pulang ketika sore hari itu penyebab utamanya kemacetan terjadi.
Kalau kemudian infrastruktur tranportasinya bagus mereka nggak perlu lagi bawa mobil.
Baca Juga: KIM Plus Dinilai Setengah Hati Usung Ridwan Kamil, TSRC: Gerindra Sudah Mencapai Tujuan di Jabar
Wacana tarif KRL berdasarkan NIK?
Saya termasuk yang nggak setuju. Jadi yang namanya angkutan transportasi publik itu tidak boleh ada diskriminasi.
Kalau saya nggak boleh, nggak boleh ada diskriminasi. Harus rata. Karena orang naik transportasi publik atau KRL itu tadi kan kita nggak bisa mengecek itu dapat bansos atau nggak, itu orang kaya atau menengah atau miskin.
Sehingga siapaun yang naik transportasi umum harus diperlakukan sama.
Ngomongin sampah nih mas Pram. Jakarta itu kan masih buang sampah ke Bantargebang di Bekasi, padahal sudah ada pengelolaan sampah yang di Sunter itu belum selesai selesai. Apakah nanti kalau misalkan terpilih mau diselesaikan?
Jadi itu problem utamanya yang disebut dengan tipping fee, kenapa? Saya tahu karena memang seluruh persoalan Jakarta dibahas itu Sekretaris Kabinet lah yang mempersiapkan apa yang akan menjadi putusan kemudian realisasi dari putusan itu, saya ikut terlibat. Kenapa sampai hari ini tidak terselesaikan (ITF)? Problem utamanya yang pertama penentuan per-kwH itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai hari ini angkanya itu masih belum nemu.
