Suara.com - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 antara pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Senin (1/9/2014) hanya berlangsung kurang dari satu jam.
Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk menampung semua program pemerintahan nantinya yang dipimpin Presiden Terpilih Periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Terpilih periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK).
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pihaknya membuka diri terhadap masukan para anggota parlemen, terutama dari pemerintahan yang akan datang (Jokowi-JK) dalam mencanangkan program-program tersebut, agar dapat masuk dalam RAPBN 2015.
"Misalnya, kalau pemerintahan baru datang dan mengusulkan penyesuaian harga BBM bersubsidi bisa dijelaskan secara rinci di Panja. Kami siap memberikan perhitungan, rinciannya, apa konsekuensinya, dan sebagainya," kata Chatib di Gedung Banggar Jakarta, Senin, (1/9/2014).
Chatib mengungkapkan, RAPBN 2015 disusun sedemikian rupa di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memudahkan pemerintah baru mempelajari dan merencanakan anggaran guna membiayai program sesuai visi misinya.
"Saya tidak mau bicara tentang kabinet mendatang, karena mereka punya keputusan sendiri. Terpenting, program-program mereka bisa dimasukin ke RAPBN 2015, asalkan tim transisi datang dengan programnya di Panja," ungkapnya.
Dia menjelaskan, jika terjadi perubahan akibat program tersebut, maka defisit anggaran berpotensi melebar dari asumsi 2,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, Kepala Bappenas atau Menteri PPN Armida Alisjahbana mengungkapkan, telah menyiapkan pemetaan atau persandingan terkait bidang apa saja yang sudah tertera dalam RAPBN 2015 dengan visi misi Presiden terpilih.
"Visi misinya sesuai bidang, misalnya pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, energi. Jika ada perubahan nantinya, ada yang bisa langsung diakomodir dan ada yang perlu penyesuaian lagi," ungkapnya.
