Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap mendukung segala kebutuhan dan program yang akan digulirkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk kebijakan Moratorium Perizinan Kapal Ikan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat Kabinet Paripurna dengan seluruh kementriannya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, hari Senin (3/11/2014) pagi.
"Tadi Pak Presiden (Jokowi) bicara, semua KKP membutuhkan Presiden menyetujui, ternyata Pak Presiden mendukung, dan apapun yang diperlukan kami, Pak Presiden support penuh," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti alam konferensi pers terkait Moratorium Perizinan Kapal Ikan, di Ruang Rapat Utama, Gedung Minabahari I, KKP, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2014).
"Beliau (Jokowi) langung memerintahkan asistensi mendukung kita (KKP) sepenuhnya. Jadi ini sudah tidak bisa ditunda lagi," jelas Susi.
Moratorium yang dimaksud Susi adalah larangan bagi kapal-kapal besar untuk melakukan bongkar muat di tengah laut. Dengan moratorium tersebut, kapal manapun yang melanggar akan dicabut izinnya.
"Kelarangan transitmen, bongkar muat antar kapal di tengah laut, siapaun yang melanggar aturan, dan izin akan kita bekukan," kata Susi.
Terkait moratorium, Susi mengaku telah mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly untuk mendapatkan persetujuannya.
