Menteri Sofyan: Rugi Jika Keluar dari G-20

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan keikutsertaan Indonesia di forum internasional G20 masih sangat penting, apalagi tidak banyak negara berkembang yang bisa mendapatkan keistimewaan untuk bergabung.

"Kita lihat Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia itu penting sekali, karena banyak negara mau jadi G20 tapi tidak bisa. Singapura saja hanya sebagai peninjau," katanya.

Sofyan mengatakan forum G20 yang diwakili oleh Presiden serta Menteri Keuangan, lebih banyak berbicara mengenai investasi maupun stabilitas sistem keuangan global, serta memberikan manfaat bagi Indonesia yang saat ini menjadi salah satu negara berkembang ekonominya.

Untuk itu, ia mengatakan wacana untuk keluar dari G20 karena merugikan sektor perikanan Indonesia menjadi kurang tepat, karena permasalahan di sektor tersebut merupakan problem bilateral antarnegara, bukan karena keikutsertaan di forum multilateral.

"Kalau yang dibicarakan Bu Susi (Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan) itu harus dibicarakan dengan 'trade partner' kita. Kita G20 tidak berbicara itu, persoalan ikan itu bukan G20, tapi persoalan bilateral," kata Sofyan.

Presiden Joko Widodo segera mengikuti pertemuan G20 di Brisbane, Australia, pada 15-16 November 2014, namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kecaman terhadap G20 yang dianggap merugikan kepentingan Indonesia.

Susi mendesak agar aturan terkait perikanan dalam kelompok G20 tidak merugikan sektor perikanan Indonesia, apalagi Indonesia di G20 bukanlah negara yang berperan besar dalam pengambil keputusan di forum negara-negara di tingkat global tersebut.

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa Indonesia sebaiknya keluar dari forum G20 karena tidak ada manfaatnya, patut dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Apa yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan perlu dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Jokowi apabila benar kepentingan Indonesia justru dirugikan," katanya. (Antara)