Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.790.000
Beli Rp2.670.000
IHSG 6.206,349
LQ45 631,211
Srikehati 317,836
JII 386,032
USD/IDR 17.738

Program Sejuta Rumah Bisa Manfaatkan Aset BUMN yang "Idle"

Doddy Rosadi | Suara.com

Selasa, 10 Maret 2015 | 11:26 WIB
Program Sejuta Rumah Bisa Manfaatkan Aset BUMN yang "Idle"
Ilustrasi: Pengunjung tampak memadati area pameran Indonesia Properti Expo 2015, di Hall A Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Program sejuta rumah yang rencananya akan melakukan ground breaking pada April mendatang masih banyak diragukan.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, hingga kini , program ini masih kabur. Kata dia, pemerintah terlalu percaya diri melaksanakan program ini dengan suku bunga rendah dan bantuan uang muka.

“Namun yang paling mendasar dan yang sulit untuk diadakan adalah mengenai bank tanah.  Bank tanah merupakan tanah-tanah milik pemerintah yang sedianya dapat dibangun rumah rakyat mengingat harga dapat dipatok sesuai target pemerintah tanpa masuk dalam mekanisme pasar perumahan secara umum. Namun sangat disayangkan saat ini pemerintah belum membentuk badan yang fokus untuk mengurus bank tanah ini. Darimana asal bank tanah ? Bank tanah dapat berasal dari pengadaan tanah atau pembelian tanah, aset idle BUMN/BUMD/Pemda,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Kata dia, pemda seharusnya sudah menyiapkan bank tanah di masing-masing wilayahnya. Banyak pemda saat ini belum sadar mengenai pentingnya bank tanah untuk dibangun perumahan rakyat di daerahnya.

Selain itu aset yang menganggur milik BUMN dapat menambah ketersediaan bank tanah untuk rumah rakyat. Berdasarkan data yang diperoleh Indonesia Property Watch, diperkirakan senilai Rp590 triliun atau sebesar 18% dari total aset BUMN merupakan aset yang idle alias menganggur dan belum dimanfaatkan atau yang masih mempunyai permasalahan (biasanya masalah legal).

“Dengan aset sebesar itu paling tidak terdapat 60.000 hektar tanah milik BUMN yang menganggur dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. Dengan asumsi dibangun 1 juta rumah dengan T. 21/60, maka diperlukan lahan 10.000 ha atau hanya 17% dari aset menganggur yang ada,” ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Program Infrastruktur Harus Sejalan dengan Program Sejuta Rumah

Program Infrastruktur Harus Sejalan dengan Program Sejuta Rumah

Bisnis | Jum'at, 27 Februari 2015 | 16:13 WIB

Ini Lima Faktor untuk Mewujudkan Program 1 Juta Rumah

Ini Lima Faktor untuk Mewujudkan Program 1 Juta Rumah

Bisnis | Senin, 26 Januari 2015 | 15:40 WIB

KemenPU-Pera Tak Punya Uang untuk Bangun 2 Juta Unit Rumah

KemenPU-Pera Tak Punya Uang untuk Bangun 2 Juta Unit Rumah

Bisnis | Senin, 12 Januari 2015 | 15:51 WIB

Dipertanyakan, Janji Jokowi Bangun 10 Juta Rumah

Dipertanyakan, Janji Jokowi Bangun 10 Juta Rumah

Bisnis | Jum'at, 19 Desember 2014 | 16:00 WIB

 Pemerintah Disarankan Bentuk Badan Pelaksana Perumahan

Pemerintah Disarankan Bentuk Badan Pelaksana Perumahan

Bisnis | Jum'at, 01 Agustus 2014 | 13:08 WIB

Kebijakan Pemerintah di Sektor Perumahan Tidak Sinkron

Kebijakan Pemerintah di Sektor Perumahan Tidak Sinkron

Bisnis | Jum'at, 13 Juni 2014 | 14:21 WIB

Terkini

Ini Cara Miliki Rumah Lelang BTN, Harga Bisa 40% di Bawah Pasar

Ini Cara Miliki Rumah Lelang BTN, Harga Bisa 40% di Bawah Pasar

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 19:05 WIB

ESDM Bersiap Implementasi B50 pada 1 Juni, Jamin Tak Ganggu Stabilitas Industri Sawit

ESDM Bersiap Implementasi B50 pada 1 Juni, Jamin Tak Ganggu Stabilitas Industri Sawit

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 19:04 WIB

ESDM Segel Perusahaan Pengolahan BBM di Banten, Gali Unsur Pidana

ESDM Segel Perusahaan Pengolahan BBM di Banten, Gali Unsur Pidana

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 18:57 WIB

Ekonomi Digital RI Diproyeksi Tembus Rp 5.500 Triliun, Tapi UMKM Masih Kurang Dana

Ekonomi Digital RI Diproyeksi Tembus Rp 5.500 Triliun, Tapi UMKM Masih Kurang Dana

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 18:51 WIB

Saham Konglomerasi Jadi Incaran Investor Asing Lakukan Aksi Jual Rp 1,88 Triliun Hari Ini

Saham Konglomerasi Jadi Incaran Investor Asing Lakukan Aksi Jual Rp 1,88 Triliun Hari Ini

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 18:31 WIB

Buruh Indomaret Tuntut Upah Lembur Dibayar Penuh, Begini Respon Menaker

Buruh Indomaret Tuntut Upah Lembur Dibayar Penuh, Begini Respon Menaker

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 18:22 WIB

Emiten MDLA Mulai Ekspansi, Cari Cuan Bisnis Healthcare di Kamboja

Emiten MDLA Mulai Ekspansi, Cari Cuan Bisnis Healthcare di Kamboja

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 18:01 WIB

Kuota Program Magang Nasional Ditambah Jadi 150.000, Fresh Graduated Punya Kesempatan Kerja

Kuota Program Magang Nasional Ditambah Jadi 150.000, Fresh Graduated Punya Kesempatan Kerja

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 17:52 WIB

Penulis Buku Dapat Insentif Pajak, Purbaya: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Penulis Buku Dapat Insentif Pajak, Purbaya: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 17:48 WIB

Purbaya Mendadak Tunda Insentif Kendaraan Listrik, Batal Berlaku Juni 2026

Purbaya Mendadak Tunda Insentif Kendaraan Listrik, Batal Berlaku Juni 2026

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 17:27 WIB