Suara.com - LSM Properti, Indonesia Property Watch mengungkapan, ada lima faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah agar bisa mewujudkan Program 1 Juta Rumah. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghada mengatakan, lima faktor itu menjadi hal penting agar rencana membangun 1 juta unit rumah bisa terlaksana.
Kelima faktor tersebut adalah:
1. Ketersediaan tanah melalui bank tanah sehingga harga tanah tidak mengikuti kenaikan mekanisme pasar.
2. Ketersediaan lembaga yang dapat fokus untuk mengurusi rumah rakyat. Dimana saat ini Perumnas diperkirakan cocok untuk tugas tersebut namun harus keluar dari BUMN untuk menjadi fokus Perumnas yang tidak profit oriented.
3. Ketersediaan pendanaan terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi 5%. Selain itu pendanaan dari pihak lain seperti BPJS akan memperkuat permodalan program 1 juta rumah.
4. Ketersediaan data dan informasi backlog yang jelas. Saat ini meskipun sering kita mendengar angka backlog sebesar 15 juta, namun pemerintah diyakini tidak mempunyai asumsi yang jelas untuk angka tersebut dan tidak mengetahui di daerah mana saja yang porsi backlog terbesar sehingga pembangunan menjadi tidak terarah dan hanya berorientasi fisik saja.
5. Pemangkasan biaya-biaya terkait biaya perijznan, biaya sertifikasi dan penyambungan PLN.
Kata Ali, program ini harus dimulai dengan inisiatif dari pemerintah. Dia berharap pemerintah tidak membebankan lima hal tersebut kepada pengembang swasta.
“Dalam hal ini dapat dilakukan program kemitraan melalui program Hunian Berimbang yang juga harus dipenuhi oleh pengembang namun jangan jadikan alasan oleh pemerintah untuk tidak membangun rumah. Karena pemerintah harus hadir bila berkaitan dengan public housing yang selama ini pemerintah telah lalai dan cuci tangan melempar tanggung jawab ke swasta,” katanya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/1/2015).
