Suara.com - LSM perumahan Indonesia Property Watch menilai langkah pemerintah yang menurunkan uang muka pembelian rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FPLP) menjadi 1 persen merupakan langkah konkrit dan membumi.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, besaran uang muka sejak dua tahun yang lalu telah diusulkan Indonesia Property Watch bahkan untuk menjadi 0%.
Namun, dengan sistem perbankan yang ada tidak dimungkinkan uang muka menjadi 0%. Penurunan uang muka ini sangat mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat membeli rumah.
“Untuk urusan bantuan uang muka Rp4 juta pun akan menjadi sebuah bantuan bagi masyarakat MBR untuk dapat merealisasikan pembelian rumah secepatnya dibandingkan dengan bantuan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) yang saat ini diberikan hanya untuk pengembang rumah subsidi sebesar Rp4,2 juta per unit rumah,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/3/2015).
Indonesia Property Watch mengusulkan menghapuskan bantuan PSU untuk pengembang tersebut dan dialihkan anggarannya untuk bantuan uang muka yang langsung kepada pasar konsumen.
Karena, kata dia, bantuan PSU banyak yang diselewengkan dan menjadi dana bancakan pihak-pihak tertentu. Dengan bantuan uang muka ini maka diperkirakan pasar rumah menengah bawah akan makin meningkat. Karena saat ini masalah terbesar dalam pembelian rumah adalah ketidaksanggungan masyarakat untuk menyediakan besaran uang muka.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan akan menurunkan uang muka untuk pembelian rumah melalui FLPP sebesar 1 persen per 1 April 2015 termasuk akan menggulirkan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta.
TERPOPULER
