Suara.com - Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani menilai, pemerintah daerah lebih paham dan efektif untuk menjadi stabilitator harga pangan. Pasalnya, pemerintah daerah lebih tahu produktivitas komoditas yang dihasilkan oleh setiap daerahnya.
“Pandangan pemda itu lebih luas dibandingkan dengan pemerintah pusat yang harus memikirkan seluruh komoditas. Kalau pemda yang mengatur, mereka lebih tahu produktivitas apa saja yang paling menonjol, yang kurang menonjol juga apa saja. Kalau yang kurang besar produktivitasnya mereka bisa menangani lebih cepat bagaimana agar produktivitas meningkat,” kata Aviliani saat ditemui Suara.com di kantornya, Kamis (25/6/2015).
Selain itu, Aviliani beranggapan bahwa kenaikan harga barang komoditas dapat memicu kenaikan inflasi sekitar satu persen. Menurutnya, kenaikan inflasi kebanyakan disumbang oleh daerah.
“Kenaikan harga apalagi kebutuhan bahan pokok itu membuat adanya kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi itu karena kondisi di daerah. Misalnya ada wilayah yang produktivitas cabe ini menurun otomatis permintaan akan cabe meningkat akan memicu inflasi. Harga pangan itu kunci inflasi rendah,” katanya.
Menurut dia, bahan makanan dan minuman selain beras menyumbang ke inflasi sebesar 40 persen. Dengan demikian, dari ketiga elemen tersebut saja sudah dapat mendorong inflasi sebesar 60 persen.
"Jadi kalau ditanya kapan inflasi bagus, itu apabila pemerintah bisa mengontrol makanan, minuman, dan beras," ungkapnya.
Dalam mengontrol ketiga elemen tersebut, kata Aviliani, pemerintah perlu memperbaiki sistemnya. Ia mencontohkan ketika dulu para petani dibekali telepon genggam untuk memberitahukan harga bawang dan cabai melalui radio. Dengan cara seperti itu, masyarakat bisa mengetahui harga yang sebenarnya.
"Dulu kita dengar itu di radio kan, kalau sekarang kita enggak tahu harga berapa di toko sebelahnya," katanya.
Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin menstabilkan harga pangan harus bersinergi dengan Pemda karena mereka yang lebih memahami kelemahan dan kelebihan daerahnya masing-masing.
“Kalau bekerjasama dengan pemerintah, maka pengendalian harga pangan akan lebih cepat dibandingkan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat yang harus mengendalikan 14 komoditas pangan. Kalau Pemda kan mereka pikirkan apa keunggulan dan kelemahan komoditas di masing-masing daerah,” katanya.
