Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.760.000
Beli Rp2.630.000
IHSG 6.195,427
LQ45 619,275
Srikehati 301,815
JII 377,408
USD/IDR 17.858

Pemerintahan SBY Dianggap Wariskan Masalah ke Jokowi

Siswanto, Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 16 Oktober 2015 | 17:27 WIB
Pemerintahan SBY Dianggap Wariskan Masalah ke Jokowi
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Suara.com - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Dzulfian Syafrian menilai kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama sepuluh tahun mewariskan persoalan. Menurut dia, setiap kebijakan ekonomi yang dibuat Yudhoyono selalu meninggalkan masalah, terutama kemiskinan dan ketimpangan sosial, akibatnya pemerintahan Presiden Joko Widodo menanggungnya.

"Jadi kalau kita lihat, dari era Soeharto ini, ratio gini kita bisa bertahan di 0,35 hingga 2009. Nah di awal pemerintahan SBY, ketimpangan pendapatan di masyarakat justru terus memburuk, kenapa karena angkanya menembus 0,41. Semakin tinggi, berarti ketimpangan semakin jauh. Jadi kalau bisa dikatakan, ketimpangan saat ini bukan salah Jokowi-JK tapi cacatnya ini di zamanya SBY," kata Dzulfian Syafrian saat ditemui di kantor INDEF, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2015).

Ia menyangsikan pemerintahan Presiden Jokowi mampu menyembuhkan cacat yang ditinggalkan Yudhoyono. Pasalnya, berdasarkan data analisis INDEF, dalam setahun terakhir, pembangunan masih Jawa sentris. Kedua, hampir semua indikator kesejahteraan menurun dan adanya ketimpangan pembangunan.

"Jadi kalau kita lihat jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat sekitar satu juta orang. Tingkat kemiskinannya juga naik dari 10,96 persen menjadi 11,22 persen. Selain itu pembangunan masih terpusat di Jawa. Padahal, angka kemiskinan terbesar itu kan di daerah karena ketimpangan pembangunan. Makanya saya sangsi kalau Jokowi-JK ini bisa memperbaiki cacat ini," katanya.

Itu sebabnya, dia mengimbau pemerintah lebih serius membantu daerah di luar Pulau Jawa agar terjadi pemerataan.

Selain itu pemerintah juga harus membuat kebijakan, baik fiskal maupun moneter, yang pro rakyat kecil.

"Selama ini kan belum. Makanya kita harus arahkan pemerintah agar pembangunan bisa merata. Kalau pembangunan merata ini secara tidak langsung akan membatu mengurangi ketimpangan," katanya.

BERITA MENARIK LAINNYA:

VIDEO: Kepergok Pungli oleh Warga, Polisi Yogya Syok

Mahasiswa Jember Ciptakan Powerbank Tanpa Listrik

Keluar dari Islam, Jono Kembali Peluk Agama Kristen

Terancam Direshuffle, Jaksa Agung Pasrah

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

SBY Umpamakan Posisi Demokrat dengan Gerakan Non Blok

SBY Umpamakan Posisi Demokrat dengan Gerakan Non Blok

News | Rabu, 09 September 2015 | 14:05 WIB

Dulu, SBY Klaim Utamakan Kepentingan Rakyat daripada Partai

Dulu, SBY Klaim Utamakan Kepentingan Rakyat daripada Partai

News | Selasa, 08 September 2015 | 15:41 WIB

SBY Beri Kuliah Umum di Lemhanas

SBY Beri Kuliah Umum di Lemhanas

News | Selasa, 08 September 2015 | 11:34 WIB

Terkini

Diversifikasi Aset ke Luar Negeri, Strategi Timeless Amankan Kekayaan?

Diversifikasi Aset ke Luar Negeri, Strategi Timeless Amankan Kekayaan?

Bisnis | Rabu, 03 Juni 2026 | 07:05 WIB

Dasco: DPR Malam Ini Lembur Kerjakan UU P2SK, Akan Difinalisasi Besok

Dasco: DPR Malam Ini Lembur Kerjakan UU P2SK, Akan Difinalisasi Besok

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 23:11 WIB

Dadan Hindayana Berencana MBG Dibagikan di Arab Saudi Sebelum Dicopot

Dadan Hindayana Berencana MBG Dibagikan di Arab Saudi Sebelum Dicopot

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 21:37 WIB

Neraca Perdagangan RI Surplus 72 Bulan Beruntun di April 2026, Tapi Terendah dalam 5 Tahun

Neraca Perdagangan RI Surplus 72 Bulan Beruntun di April 2026, Tapi Terendah dalam 5 Tahun

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 19:54 WIB

Impor RI Melonjak 25,21 Miliar USD April 2026, Sektor Migas Naik Tajam 82%

Impor RI Melonjak 25,21 Miliar USD April 2026, Sektor Migas Naik Tajam 82%

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 19:34 WIB

Premi Bisnis Baru Asuransi Jiwa Tumbuh 5 Persen

Premi Bisnis Baru Asuransi Jiwa Tumbuh 5 Persen

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 19:29 WIB

Demi Stok Tak Langka, ESDM Bisa Setiap Saat Stop Ekspor Perusahaan Migas

Demi Stok Tak Langka, ESDM Bisa Setiap Saat Stop Ekspor Perusahaan Migas

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 19:29 WIB

Asurasi Inhealth Ubah Identitas, Jamin Tak Kurangi Layanan ke Nasabah

Asurasi Inhealth Ubah Identitas, Jamin Tak Kurangi Layanan ke Nasabah

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 19:22 WIB

Perusahaan Logistik Gali Cuan Bisnis Jastip di Ajang PRJ

Perusahaan Logistik Gali Cuan Bisnis Jastip di Ajang PRJ

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 19:17 WIB

Bukan Sekadar Tren, Ini Alasan Web3 Bakal Mengubah Karier dan Bisnis Masa Depan

Bukan Sekadar Tren, Ini Alasan Web3 Bakal Mengubah Karier dan Bisnis Masa Depan

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 19:15 WIB