Pemerintahan SBY Dianggap Wariskan Masalah ke Jokowi

Jum'at, 16 Oktober 2015 | 17:27 WIB
Pemerintahan SBY Dianggap Wariskan Masalah ke Jokowi
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Dzulfian Syafrian menilai kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama sepuluh tahun mewariskan persoalan. Menurut dia, setiap kebijakan ekonomi yang dibuat Yudhoyono selalu meninggalkan masalah, terutama kemiskinan dan ketimpangan sosial, akibatnya pemerintahan Presiden Joko Widodo menanggungnya.

"Jadi kalau kita lihat, dari era Soeharto ini, ratio gini kita bisa bertahan di 0,35 hingga 2009. Nah di awal pemerintahan SBY, ketimpangan pendapatan di masyarakat justru terus memburuk, kenapa karena angkanya menembus 0,41. Semakin tinggi, berarti ketimpangan semakin jauh. Jadi kalau bisa dikatakan, ketimpangan saat ini bukan salah Jokowi-JK tapi cacatnya ini di zamanya SBY," kata Dzulfian Syafrian saat ditemui di kantor INDEF, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2015).

Ia menyangsikan pemerintahan Presiden Jokowi mampu menyembuhkan cacat yang ditinggalkan Yudhoyono. Pasalnya, berdasarkan data analisis INDEF, dalam setahun terakhir, pembangunan masih Jawa sentris. Kedua, hampir semua indikator kesejahteraan menurun dan adanya ketimpangan pembangunan.

"Jadi kalau kita lihat jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat sekitar satu juta orang. Tingkat kemiskinannya juga naik dari 10,96 persen menjadi 11,22 persen. Selain itu pembangunan masih terpusat di Jawa. Padahal, angka kemiskinan terbesar itu kan di daerah karena ketimpangan pembangunan. Makanya saya sangsi kalau Jokowi-JK ini bisa memperbaiki cacat ini," katanya.

Itu sebabnya, dia mengimbau pemerintah lebih serius membantu daerah di luar Pulau Jawa agar terjadi pemerataan.

Selain itu pemerintah juga harus membuat kebijakan, baik fiskal maupun moneter, yang pro rakyat kecil.

"Selama ini kan belum. Makanya kita harus arahkan pemerintah agar pembangunan bisa merata. Kalau pembangunan merata ini secara tidak langsung akan membatu mengurangi ketimpangan," katanya.

BERITA MENARIK LAINNYA:

VIDEO: Kepergok Pungli oleh Warga, Polisi Yogya Syok

Mahasiswa Jember Ciptakan Powerbank Tanpa Listrik

Keluar dari Islam, Jono Kembali Peluk Agama Kristen

Terancam Direshuffle, Jaksa Agung Pasrah

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI