Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perekonomian nasional pada 2016 akan menghadapi sejumlah risiko eksternal, terutama dari Cina yang perekonomiannya sedang melambat.
"Perlambatan di Cina itu akan sangat memengaruhi, lebih dibanding unsur global lainnya bahkan unsur domestik," kata Menkeu saat jumpa pers sosialisasi APBN 2016 di Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan Cina saat ini merupakan salah satu negara tujuan ekspor Indonesia, padahal perlambatan ekonomi sedang terjadi di negara tersebut yang disebabkan oleh turunnya kontribusi dari sektor investasi.
Kondisi tersebut, lanjut dia, bisa melemahkan kinerja ekspor nasional dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena apabila perekonomian di Cina melemah maka permintaan atas komoditas asal Indonesia menjadi berkurang.
"Kita harus mengubah ekspor ke Cina, tidak bisa terus-terusan mencoba ekspor komoditas. Kita harus bergerak ke ekspor produk jadi karena itu yang dibutuhkan Cina, yang saat ini ekonominya didorong oleh konsumsi," ujarnya.
Untuk itu, kata Menkeu, pemerintah menyiapkan antisipasi agar ekonomi tidak rentan terhadap tekanan eksternal antara lain mendorong kinerja investasi serta memperkuat sektor konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat.
"Prioritas kami saat ini adalah di pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, jasa pariwisata dan penguatan industrialisasi di sektor manufaktur, terutama yang berbasis sumber daya alam," jelasnya.
Menkeu memastikan pemerintah tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah yang tidak bernilai tambah tinggi dan hanya menciptakan keuntungan sesaat, apabila ingin meningkatkan efisiensi perekonomian di masa mendatang.
Pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dalam APBN 2016, yang diputuskan dengan mempertimbangkan risiko eksternal yang berasal dari ketidakpastian global, kebijakan moneter negara maju dan perlambatan ekonomi Cina.
Sebagai antisipasi terhadap risiko global tersebut, pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dalam APBN.
Salah satu antisipasi tersebut adalah pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur sebesar Rp310 triliun dalam APBN 2016 serta menambah alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa hingga mencapai Rp770,2 triliun. (Antara)
TERPOPULER
