Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menargetkan sejumlah proyek-proyek jalan perbatasan di seluruh daerah selesai pada 2018.
"2018 saya targetkan seluruh jalan-jalan nasional di perbatasan sudah selesai dan dapat digunakan dengan baik," kata Basuki Hadimoeljono ketika membuka acara "Indonesia Infrastructure Week 2015" di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Ia mengatakan peluang infrastruktur masih luas, sehingga perkembangan akan selalu terjadi guna memdukung perekonomian nasional.
Pada saat ini sedang dikerjakan pembangunan jalan perbatasan dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara yang memiliki panjang 1.670 km. Jalan ini berbatasan langsung dengan Malaysia.
Kemudian jalan-jalan nasional yang berada di sekitar perbatasan dengan Papua dan Papua New Guinea juga akan dibangun. Nusa Tenggara Timur yang berhadapan darat langasung dengan Timor Timur juga sedang dalam proses pembangunan.
"Selain jalan, pintu lintas negara juga akan diperbaiki, karena sekarang kondisinya sangat tidak layak," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib juga mengingatkan pentingnya pembangunan sektor konstruksi sebagai kunci menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Bukan hanya karena kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN saja, melainkan memang seharusnya antarsektor harus saling 'support' dalam membangun sektor konstruksi di Indonesia agar menjadi lebih kuat," kata Yusid Toyib.
Ia juga meminta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi, mulai dari Pemerintah, LPJK, penyedia jasa badan usaha milik negara, swasta, asosiasi, lembaga keuangan, serta peran serta dunia pendidikan untuk bekerja sama dalam membentuk SDM yang kompeten dan Badan Usaha yang handal, kokoh, serta berdaya saing tinggi juga kompetitif.
Yusdi menjelaskan biaya barang dan jasa bergerak di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebuah studi yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur telah menyebabkan pertumbuhan Indonesia tertinggal. Strategi pemerintah adalah menyederhanakan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, untuk memungkinkan pelaksanaan yang lebih baik di sektor prioritas seperti jalan, transportasi, pelabuhan dan listrik.
"Potensi pasar yang tidak terbatas ini belum didukung dengan jumlah pekerja sektor konstruksi berkualitas yang ada di Indonesia. Kami mencatat jumlah pekerja konstruksi di negara ini sebanyak 7,2 juta, namun data LPJKN Agustus 2015 hanya 109.000 ahli yang bersertifikat, 387.000 pekerja bersertifikat, dengan sejumlah hanya sekitar 478 orang yang memiliki otorisasi untuk bekerja di kawasan ASEAN," katanya.
"Kita dapat disusul Singapura dan Malaysia. Jika kita tidak maju dengan lebih cepat lagi, dan kita tidak akan dapat merasakan keuntungan dari program Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terintegrasi ini," tuturnya. (Antara)
TERPOPULER
