PDIP: BUMN Harus Mempercepat Kemandirian Ekonomi Nasional

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kritik Megawati Soekarnoputri terhadap kinerja BUMN agar selaras dengan Nawacita Presiden Joko Widodo. 

"Posisi politik PDIP,  kita itu belajar dari pemerintahan Orde Baru yang asal Asal Bapak Senang (ABS). Kami tidak ingin sepert itu. Kita tidak hanya memberikan masukan terhadap BUMN, tapi kita juga memberikan masukan-masukan atau kritik terhadap impelentasi dari Nawacita," kata Hasto saat dijumpai Rakernas I PDI Perjuangan Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Hasto menegaskan PDIP melihat bagaimana program-program kerja Kementrian dan Lembaga sering kali masih terbagi dalam sektor-sektor Kementerian saja. Menurutnya ini harus diubah. "Tadi Ibu mega menunjukan pada Presiden Jokowi, bagamana dalam konsepsi pembangunan semesta berencana. Bgmn pembangunan Indonesia hanya dalam satu lembar kertas, bagaimana semua harus dibangun," ujar Hasto.

Terkait kritik terhadap pengelolaan BUMN, Hasto menegaskan bahwa PDIP perjuangan melihat pelaksanaan ekonomi politik BUMN saat ini dengan menjadikan BUMN seolah-olah jadi korporat swasta yg mengkedapankan busines to busines. "Ini harus dikoreksi sebab BUMN harus jadi alat negara untuk memperecepat kemandiran ekonomi nasional. Sehingga DPR melalui pansus pelindo II, menyatakan Kementerian BUMN melanggar UU, ini harus menjad perhatian PresidenJokowi," jelas Hasto.