Suara.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) Takehiko Nakao hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuannya tersebut, ADB menwarkan pinjaman sebesar 10 miliar dolar AS untuk Indonesia atau sekitar Rp134 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah belum memberikan jawaban terkait penawaran tersebut. Ia mengaku keputusan dan menjadi Kementerian Keuangan selaku pengelola dana pinjaman luar negeri.
“Belum, tanya ke Kementerian Keuangan. Itu menjadi kewanangan Kemenkeu soalnya,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat (12/2/2016).
Ia pun enggan berkomentar akan dialokasikan untuk apa pinjaman yang ditawarkan oleh ABD tersebut. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah memutuskan untuk tidak ingin menambah utang dari luar negeri terlebih dahulu yang akan semakin membengkak nantinya.
“Alokasi tanya ke Kemenkeu. Saya nggak mau berandai-andai, jangan tanya prediksi. Kita memang belum mau menambah utang dari luar negeri. Nah kalau mau lebih jelas tanya pak Menkeu ya,” ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao beserta rombongan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/2/2016). Dalam pertemuan itu, Nakao menyampaikan akan meningkatkan pinjaman untuk Indonesia dari 740 Juta dolar Amerika Serikat per tahun pada periode 2010-2014 menjadi 2 miliar dolar AS per tahun atau USD10 miliar untuk 5 tahun ke depan.
Nakao mengatakan peningkatan dana pinjaman dari ADB ini untuk mendukung pembangunan Indonesia terutama dalam infrastruktur fisik dan sosial.
Dia menjelaskan nilai pinjaman ADB kepada Pemerintah Indonesia terus meningkat sejak 2014, dimulai dengan 710 juta dolar AS yang tersalurkan. Satu tahun kemudian, pada 2015, pinjaman tersebut meningkat menjadi 1,5 miliar dolar AS.
Tahun ini ADB sebetulnya telah mencairkan dana pinjaman sebesar 120 miliar dolar AS untuk meningkatkan sistem transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.
Nilai tersebut disebut setara dengan seperlima dari total dana yang akan dipinjamkan ADB kepada Pemerintah Indonesia pada 2016, yakni sebesar 600 miliar dolar AS.
Sebagaimana diketahui, pemerintah membutuhkan dana luar biasa besar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur besar-besaran di berbagai bidang di seantero Indonesia. Ini membuat pemerintah Indonesia agresif mencari pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dalam negeri.
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2015-2019 mencapai Rp5.519,4 triliun. Dari jumlah sebesar itu, APBN hanya sanggup memenuhi kebutuhan Rp2.215,6 triliun atau 40,14 persen dari total perkiraan kebutuhan pendanaan. Sisanya dipenuhi dari APBD sebesar Rp545,3 triliun atau 9,88 persen, BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun atau 19,32 persen, dan swasta sebesar Rp1692,3 trilun atau 30,66 persen.
TERPOPULER
