Suara.com - Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai pembangunan infrastruktur yang saat ini digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sangatlah vital. Namun Mari mengingatkan gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dibarengi oleh pertumbuhan industri jasa.
"Percuma pemerintah banyak membangun pelabuhan, bandara, rel kereta api serta jalan tol kalau tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah harus memastikan petugas yang bekerja di sarana transportasi publik memiliki kualitas yang bagus dalam memberikan pelayanan publik. Mulai dari pelayanan terpadu, birokrasi yang efektif dan efiisen," kata Mari di Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Selain itu, tak kalah pentingnya adalah pertumbuhan industri jasa. Pembangunan infrastruktur yang bagus harus dibarengi dengan pengembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Sebab disitulah kuncinya untuk menciptakan sistem logistik yang murah agar biaya pengiriman atau distribusi barang dari tempat produksi ke berbagai wilayah tujuan pemasaran bisa ditekan. "Sebab biaya logistik tinggi inilah yang selama ini mengganggu daya saing pengusaha dalam negeri, terutama di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini," ujar Mari.
Mari mengingatkan para pelaku usaha manufaktur agar tak cuma fokus dalam proses produksi barang. Proses distribusi barang ke tempat pemasaran juga menjadi mata rantai bisnis yang tak kalah pentingnya. Sehingga pengembangan layanan jasa logistik sangat mutlak dilakukan.
Tak hanya itu, pelaku industri jasa juga harus memaksimalkan pengembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan. Kondisi ini sudah terjadi di segmen industri belanja online (e-commerce) yang maju pesat dalam beberapa tahun terakhir. "Namun penggunaan internet di Indonesia belum menyentuh semua lapisan masyarakat, baru 77 juta orang. Kecepatan bandwith internet kita juga lebih lamban dan biayanya lebih mahal dibanding negara lain. Inilah yang harus dibenahi oleh pemerintah," tutup wanita yang pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Menurut data Indonesia Services Dialogue, kontribusi sektor jasa terhadap PDB nasional meningkat dari 45 persen di tahun 2000 menjadi 55 persen di tahun 2012. Industri jasa mampu menciptakan 21,7 juta lapangan kerja dalam kurun waktu 2000-2010. Angka ini jauh melampaui industri manufaktur dalam periode yang sama yang hanya mampu menyerap 2,2 juta orang.
Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan jasa Indonesia mengalami defisit. Pada tahun 2014, Indonesia mengekspor jasa senilai 23,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dan melakukan impor jasa senilai 33,5 miliar Dolar AS.
