Kumpulan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengeluhkan sikap pemerintah yang selama ini dinilai belum memaksimalkan peran swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis infrastruktur.
Wakil Ketua Kadin Bidang Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, proyek-proyek infrastruktur yang strategis terlalu sering diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, dampak adanya pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian belum bisa dirasakan secara merata.
"Kalau kita lihat selama ini, proyek strategis yang nilai pengembaliannya besar selalu diberikan kepada BUMN, sedangkan pengembalian yang kecil baru diberikan kepada swasta. Nggak heran kalau swasta minatnya kurang," kata Erwin saat ditemui dalam acara Seminar Kontruksi di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016).
Selain itu, masih minimnya kerjasama BUMN dalam membangun infrastruktur di daerah dengan pengusaha kecil lokal disana. Sehingga, pengusaha di daerah banyak komplain lantaran hanya bisa menjadi penonton saja.
"Ada keluhan dari pelaku usaha di daerah, bahwa poryek yang skala menengah banyak dikerjakan BUMN, tapi tidak ada kerjasama dengan pengusaha lainnya. Jadi kita swasta hanya bisa jadi penonton saja," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kesetaraan atau kesempatan bagi swasta untuk menggarap proyek-proyek strategis.
"Harapan kita Pemerintah melalui Menteri PUPR bisa mempertegas partnership perusahaan besar antara BUMN dengan swasta menengah kecil bisa digalakkan. Bukan hanya slogan, tapi bisa direalisasikan," katanya.
