Pemerintah Bangun 100 Ribu Homestay di Berbagai Destinasi Wisata

Suara.com - Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan penambahan jumlah pondokan wisata (homestay) di Kepulauan Seribu menjadi salah satu prioritas program pembangunan 100.000 pondokan di berbagai destinasi pariwisata di Tanah Air.

Menteri Pariwisata dalam keterangan di Jakarta, Kamis (5/5/2016), menyebutkan selain di Kepulauan Seribu, destinasi lain yang menjadi prioritas pembangunan pondokan ada di Danau Toba, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Borobudur Jateng, Bromo Tengger Semeru Jatim, Mandalika Lombok NTB, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sultra, dan Morotai Maluku Utara.

Disebutkan bahwa pada libur panjang akhir pekan ini, pondokan di Kepulauan Seribu penuh terisi wisatawan.

Ratusan wisma dan pondokan habis dipesan wisatawan sejak April lalu untuk libur panjang akhir pekan ini, kata Ketua Asosiasi Jasa Wisata Kepulauan Seribu, Micky Musleh.

Wisatawan yang tidak mendapat pondokan, katanya, menyewa di rumah-rumah warga yang memiliki kamar lebih atau tenda di Pulau Pramuka dan Pulau Tidung Kecil.

Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PT Bank Tabungan Negara membangun 100.000 pondokan (homestay) di berbagai destinasi pariwisata di Tanah Air.

Kerja sama antara dua kementerian dan BTN itu telah ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Dirut PT BTN Maryono, pada Kamis (28/4/2016).

Selain pondokan, juga dibangun sekitar 50.000 toilet umum atau sarana sanitasi bersih di berbagai destinasi pariwisata.

Program pembangunan pondokan dan toilet bersih tersebut, kata Menpar, bisa mendorong kegiatan ekonomi di kawasan pariwisata menjadi lebih kuat karena masyarakat terlibat dalam menjaga dan merawat keberlangsungan objek pariwisata itu.

Masyarakat dapat mengajukan pembiayaan untuk membangun pondokan.

Syarat untuk membangun "homestay" sangat mudah, total kredit Rp150 juta, uang muka satu persen atau Rp1,5 juta, cicilan selama 20 tahun fix (tidak berubah-ubah), bunga 5 persen�atau nilai cicilan tidak lebih dari Rp800.000.

Untuk usaha toilet bersih dikelola oleh UMKM yang berada di kawasan pariwisata. Fasilitas toilet harus standar, bersih dan wangi serta tidak jorok.

"Saya sudah menghitung, jika sekali orang masuk Rp2.000 maka satu tahun saja sudah bisa menutup biaya. Ini menguntungkan masyarakat, menguntungkan UMKM, menguntungkan pariwisata, menguntungkan konsumen atau pengguna," kata Arief Yahya.

Sebelumnya Menpar Arief Yahya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo bahwa dari program pembangunan sejuta rumah yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR, sebesar 10 persennya dialokasikan untuk kepentingan pengembangan daerah pariwisata.

"Ada yang akan diprogramkan di 10 top destinasi, untuk percepatan pembangunan homestay dan toilet, ada juga yang diproyeksikan untuk kawasan-kawasan pariwisata yang lain, agar amenitas (fasilitas penunjang) di kawasan tersebut hidup dan masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari pembangunan pariwisata," kata Arief Yahya. (Antara)