BKPM Promosikan Investasi di Amerika Serikat dan Kanada

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mengintesifkan upaya menarik investasi dari negara-negara yang menjadi fokus pemasaran. Sepanjang 23-28 Mei mendatang, Kepala BKPM Franky Sibarani direncanakan melakukan kegiatan pemasaran investasi di Amerika Serikat dan Kanada. Tercatat ada lima forum bisnis yang akan diselenggarakan di lima kota di kedua negara, bekerjasama dengan perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat dan Kanada. Franky Sibarani menyatakan Amerika Serikat dan Kanada merupakan salah satu negara yang menjadi fokus pemasaran investasi mengingat besarnya outward investment kedua negara tersebut.

“Berdasarkan data FDI Market, sepanjang 2010-2015 Amerika Serikat merupakan negara dengan outward investment terbesar ke dunia, sebesar 654 miliar Dolar Amerika Serikat (AS). Sementara yang masuk ke Indonesia sekitar 1 persen. Demikian halnya dengan Kanada, di mana porsi investasi ke Indonesia lebih kecil lagi. Untuk itulah, kami bekerjasama dengan perwakilan RI di Amerika Serikat dan Kanada, melakukan kegiatan pemasaran  untuk menarik investasi mereka ke Indonesia,”ujar Franky melalui keterangan resmi ke media hari ini, Minggu (22/5/2016).

Tercatat, ada lima forum bisnis yang akan diselenggarakan, masing-masing di Washington DC, Salt Lake City, dan Los Angeles untuk Amerika Serikat, serta Toronto dan Montreal untuk Kanada. Selain itu, Kepala BKPM juga akan mengadakan pertemuan one on one dengan perusahaan-perusahaan di kedua negara  yang sudah mengindikasikan minat berinvestasi ke Indonesia, baik yang melakukan investasi baru maupun perluasan.

“Untuk di Los Angeles kami merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan industri film Amerika yang tergabung dalam Motion Pictures Association (MPA).  Dalam komunikasi awal yang kami lakukan, kebijakan pemerintah membuka sektor film menarik minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Kami akan melakukan pendalaman terhadap minat tersebut,”jelas Franky.

Pejabat Kantor Perwakilan BKPM di New York (IIPC) Elsa Noviliyanti menambahkan, pihaknya  terus aktif melakukan kegiatan promosi investasi untuk menjaring  minat investasi di Amerika Serikat dan Kanada. “Bekerja sama dengan tim Marketing Officer dan perwakilan RI di Amerika Serikat dan Kanada, kami terus berusaha menarik minat investor melalui program-program promosi,” Lanjut Elsa.

Amerika Serikat tergolong negara prioritas pemasaran investasi, Dari data yang dimiliki oleh BKPM pada tahun 2015, nilai realisasi investasi AS mencapai 893 juta Dolar Amerika Serikat (AS) terdiri dari 261 proyek dengan didominasi oleh sektor-sektor pertambangan. Dari sisi komitmen, tercatat masuknya komitmen 4,8 miliar Dolar AS terdiri dari 76 proyek.

Untuk diketahui, BKPM pada tahun 2016 menargetkan capaian realisasi investasi bisa tumbuh 14,4 persen dari target tahun 2015 atau mencapai Rp 594,8 triliun. Realisasi ini dikontribusi dari PMA sebesar Rp 386,4 triliun atau naik 12,6 persen dari target PMA tahun lalu, serta dari PMDN sebesar Rp 208,4 triliun naik 18,4 persen dari target PMDN tahun lalu.  Untuk mencapai target tersebut, BKPM pada  menetapkan 10 negara prioritas termasuk di antaranya Amerika Serikat, Australia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, RRT, Timur Tengah, Malaysia, dan Inggris.

BKPM Paparkan Perbaikan Kemudahan Berusaha di World Bank

Selain melakukan kegiatan pemasaran investasi, kunjungan Kepala BKPM di Amerika Serikat juga akan dimanfaatkan untuk menginformasikan perbaikan indikator kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) ke World Bank. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKPM akan didampingi Hakim Agung MA, Kemenkumham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT PLN serta KBRI Washington DC.

“Dalam pertemuan dengan World Bank, kami akan paparkan reformasi yang dilakukan pemerintah di bidang ekonomi. Termasuk di dalamnya perbaikan indikator Ease of Doing Business yang sudah dihasilkan pemerintah,”tambah Franky.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo pada  (28/4/2016) yang lalu telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII terkait dengan perbaikan indikator kemudahan berusaha di Indonesia. Upaya pemerintah memperbaiki kemudahan berusaha (ease of doing business)dilakukan untuk memberikan tiga kepastian bagi pelaku usaha. Kepastian yang akan diberikan pada pelaku usaha adalah dalam hal pemangkasan prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan.