Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Benny Pasaribu menegaskan bahwa pihaknya memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo soal kenaikan harga pangan.
"Khusus di bidang pangan, kita juga laporkan ke Presiden setelah melakukan kajian. Jadi kenaikan harga bahan pokok saat Ramadan ini merupakan puncak gunung es yang awalnya sebenarnya karena ada tata niaga yg begitu panjang. Ini masih ditambah sistem logistik kita yang jauh dari apa yang kita butuhkan," kata Benny dalam konferensi pers seusai pertemuan Pengurus KEIN dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).
Benny menjelaskan tata kelola pangan ini memiliki banyak persoalan mulai dari produksi, pupuk yang langka, sampai pada saat panen Bulog tidak bisa membeli. Ditambah petani harus beli pupuk tunai tidak ada kredit, sehingga harus dari rentenir, sampai kepada penanganan stok nasional. "Semua tata kelola ini jadi persoalan," ujar Benny.
Solusi yang diberikan KEIN kepada Presiden Jokowi adalah melakukan pemotongan berbagai tata niaga yang panjang ini. Cukup dengan BUMN, misalnya Bulog dengan koperasi. Di setiap pasar ada koperasi pedagang pasar, di perkantoran jug ada koperasi karyawan. "Ini semua bisa dijadikan untuk memperpendek. Jadi kalau ada operasi pasar itu tidak perlu di lapangan atau jalan, tapi cukup dengan koperasi yang ada," jelas Benny.
Selain itu, petani juga harus dibebaskan dari rentenir. Caranya dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperbanyak. Subsidi pupuk yang ada saat ini sebaiknya dialihkan untuk membantu petani pasca panen. KUR untuk petani harus digelontorkan sehigga tak tergantung rentenir. "Setiap petaninya hrus anggota bungdes, dan kita minta badan hukumnya tidak PT tapi koperasi. Sehigga data tunggal bisa didapat dari satu sistem aplikasi, itu langsung ke sistem data yang dikelola BPS, tapi sistemnya disiapkan telkom. Jadi tidak penanganan sepotong-sepotong lagi," tutup Benny.
