Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno melemparkan wacana membentuk superholding BUMN dan membubarkan Kementerian BUMN. Salah satu tujuannya agar perusahaan yang tadinya berada di bawah naungannya dapat lebih leluasa berinvestasi, baik di dalam maupun di luar negeri, atau tidak bergantung kepada anggaran negara.
“Ya itu baru wacana. Nanti pasti ada diskusi lanjutannya seperti apa,” kata Rini saat ditemui di BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).
Rini menambahkan superholding yang nanti dibentuk akan menaungi semua perusahaan korporasi.
Model wacana tersebut seperti yang telah dilakukan di negara Malaysia dan Singapura. Perusahaan tersebut tidak lagi diatur oleh kementerian, melainkan superholding.
“Di Malaysia itu Khazanah Berhad, seperti di Singapura juga ada Temasek itu membuat mereka jadi lebih lincah, fleksibel, mendunia. Mereka investasi di negara lain juga dan tidak tergantung dari anggaran negara, tidak membebani anggaran negara. Jadi memang betul-betul berfungsi sebagai korporasi,” katanya.
Ide Rini sudah disampaikan di sejumlah kesempatan sejak beberapa bulan yang lalu.
Juni lalu, Rini menyebut dirinya merupakan satu-satunya menteri yang menargetkan hilangkan kementerian. Sebelum akhir 2019, dia berharap transformasi Kementerian BUMN menjadi superholding terealisasi.
