Salah satu upaya Indonesia dalam menghadapi persaingan konstruksi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah dengan mencetak tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten. Untuk itulah perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan tak hanya sarjana teknik namun juga profesi insinyur lebih banyak dan berkualitas.
Dari data Persatuan Insinyur Indonesia (PII), diperkirakan bahwa Indonesia kekurangan tenaga insinyur mencapai 120.000 orang hingga lima tahun mendatang (2015-2019). Hal tersebut terjadi karena penambahan tenaga insinyur tidak dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya pada 2015, kebutuhan tenaga insinyur sebanyak 60.000 orang namun hanya dapat dipenuhi 36.000 orang. Kemudian di 2016 kebutuhan tenaga insinyur mencapai 42.000 orang, sementara yang dapat dipenuhi hanya 17.000 orang.
Pada 2017 diprediksikan kebutuhan tenaga insinyur mencapai 46.000 orang namun penambahan tenaga insinyur diperkirakan hanya mencapai 19.000 orang, 2018 kebutuhan mencapai 50.000 orang dan penambahan insinyur sebanyak 23.000, dan pada 2019 kebutuhan 34.000 insinyur tapi diperkirakan hanya dapat terpenuhi 25.000 insinyur.
Jumlah insinyur di Indonesia pun menjadi yang paling rendah dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya. Di Indonesia, dari tiap satu juta penduduk hanya ada 3.038 insinyur, sementara di Singapura dari tiap satu juta penduduk ada 28.235 insinyur, di Malaysia ada 3.375 insinyur dari tiap satu juta penduduk. Kemudian di Thailand dari tiap satu juta penduduk ada 4.121 insinyur, di Philipina ada 5.170 insinyur, di Vietnam ada 8.917 insinyur dan di Myanmar ada 3.844 insinyur dari tiap satu juta penduduk.
Saat ini Indonesia menargetkan 50.000 insinyur baru bersertifikat setiap tahunnya. Perguruan tinggi harus dapat mendukung kebutuhan tersebut, terutama yang menguasai bidang pengkajian dan penguasaan bidang terkait.
Pada Agustus lalu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Mohamad Nasir menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan Program Profesi Insinyur, di Kantor Kementerian PUPR. Program Profesi Insinyur merupakan pendidikan yang diambil mahasiswa untuk mendapatkan gelar profesi insinyur yang ditempuh setelah mereka menyelesaikan gelar kesarjanaannya. Sebanyak 40 perguruan tinggi akan menyelenggarakan program ini.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR akan menyiapkan tempat magangnya dan Kemenristek Dikti akan menyiapkan kurikulum dan dosen pengajarnya. “Misalkan saja kita (Kementerian PUPR) pada 2016 ini ada 12.000 lebih paket besar (Proyek konstruksi) dan itu bisa dipakai untuk training ground yang bisa digunakan para pelaku yang sedang menempuh pendidikan profesional,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2016).
Dengan adanya tempat magang, Ia berharap tidak menyulitkan, terutama yang sedang melaksanakan pendidikan, karena akan ada perbedaan antara yang menempuh pendidikan Sarjana (S1) dengan profesional. “Karena yang profesional lebih banyak dilapangannya,” ujar Basuki.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib saat memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, Aceh, Senin kemarin, berharap agar para lulusan perguruan tinggi dengan kompetensinya dapat menjadi tuan di negerinya sendiri untuk membawa perubahan yang baik bagi Indonesia.
Selain insinyur yang mumpuni, sektor konstruksi pun memerlukan para ahli hukum kontrak, ekonomi pembangunan dan ahli-ahli lain dengan spesialisasi tertentu. “Saya berharap, para insinyur ini punya spesialisasi keahlian, serta para lulusan teknik nantinya dapat bekerja sesuai bidang kuliahnya, sehingga dapat memenuhi jumlah kebutuhan insinyur di Indonesia,” tutur Yusid.
TERPOPULER
