Pemerintah akan Bangun Infrastruktur 4 Danau di Bali Tahun 2017

Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2017 akan mengalokasikan dana sebesar Rp 600 miliar bagi pemeliharaan 4 danau di Provinsi Bali yang juga menjadi destinasi pariwisata yaitu danau Batur, Beratan, Buyan dan Tamblingan. Hal tersebut dikatakan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida Ketut Jayada saat ditemui disela Konferensi Danau Dunia ke-16 di Bali, kemarin.

"Jadi tahun depan kami usulkan di 4 danau tidak fokus di danau Batur saja walaupun danau Batur menjadi prioritas nasional, danau Buyan kondisinya agak memprihatinkan kondisinya jauh lebih buruk daripada danau Batur karena itu kami usulkan ke empat-empatnya untuk ditangani. Usulan kami sekitar Rp 600 miliar dimulai tahun depan,karena (nilainya) besar kami coba menjadi kontrak tahun jamak," tutur Ketut dalam keterangan resmi, Kamis (10/11/2016).

Ketut mengatakan sebelumnya, dari tahun ke tahun pekerjaan yang dilakukan di empat danau tersebut berupa operasi dan pemeliharaan berupa pembersihan eceng gondok dan pengangakatan sedimentasi.

Baru pada 2016 dilaksanakan desainnya dan diharapkan di tahun 2017 dapat mulai dilaksanakan pembangunan fisik berupa tanggul, sandtrap dan saluran pengelak.

"Kegiatannya nanti berupa kegiatan pembuatan tanggul, kemudian _sandtrap_kemudian ada saluran pengelak dan lain lain tergantung kondisi danau masing masing," tambah Ketut.

Penanganan tersebut dianggap penting karena berdasarkan hasil studi yang dilakukan bahwa terjadi pendangkalan terjadi cukup besar di keempat danau tersebut yaitu sekitar 1.500 kubik per tahun sedimen yang masuk ke danau.

Lebih rinci, di danau Batur, Ketut mencontohkan hasil identifikasi bahwa pertama, penyebab pendangkalan adalah terdapatnya juga eksploitasi galian C, namun saat ini aktifitasnya sudah terhenti karena pemerintah daerah dan kepolisian sudah melarang aktifitas tersebut.

"Sebagai upaya fisik dari hasil studi kemarin kami sudah membuat perencanaan dimana aliran-aliran langsung dari daerah-daerah berpasir dihulu di desain supaya ada kantung lumpur atau sandtrap supaya aliran tidak langung ke danau sehingga aliran yang masuk ke danau nyangkut di kantung kantung tersebut yang dipelihara berkala," tambah Ketut.

Permasalahan kedua, di Danau Batur mulai banyak permukiman di pinggiran danau, untuk itu Ketut menilai penting sekali untuk mentetapkan garis sempadan dengan upaya fisik yang menandai batas antara danau dengan batas dengan tanah masyarakat sehingga tidak terjadi penyerobotan.

"Kita upayakan berupa tanggul yang diatasnya desain menjadi walkway atau jogging track sehingga batas antara masyarakat dan danau menjadi permanen kalau itu tidak permanen masyarakat pada saat surut akan turun apalagi kalau ada pendangkalan muncul tanah baru," tegas Ketut.

Permasalahan ketiga yaitu keramba jaring apung yang sangat mempengaruhi kualitas air yang berpengaruh terhadap danau tersebut, disebutkan beberapa tahun lalu terdapat ikan mati secara sporadis yang menunjukkan kualitas air sangat buruk.

"Kami sudah melakukan dialog dengan masyarakat di kawasan danau Batur bagaimana mengupayakan membentuk zonasi sehingga tidak seluruh kawasan danau menjadi daerah eksploitasi keramba jaring apung karena tentu ada potensi lain di danau Batur selain perikanan seperti pariwisata," tambah Ketut.

Diketahui bahwa danau Batur merupakan salah satu dari 15 danau prioritas yang tercantum dalam RPJMN. Ketut mengatakan, salah satu dipilihnya danau tersebut menjadi prioritas nasional karena keunikannya yang merupakan  danau vulkanik dan terbesar di Bali. Selain kawasan Batur juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai geopark.

"Jadi memang sangat istimewa, kita tahu di dunia geopark hanya beberapa dan salah satunya di danau Batur ini," tutup Ketut.