REGIONAL:
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan Sulawesi dan Kalimantan masih akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Pasalnya kedua wilayah itu masih menjadi daerah dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional.
“Perkiraan kami Kalimantan dan Sulawesi masih menjadi penopang utama tumbuhnya perekonomian di timur Indonesia tahun depan,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta hari ini. Andi mengatakan, ekonomi kawasan ini tumbuh di atas 6 persen bahkan Sulawesi rata-rata tumbuh di atas 8 persen.
Meski demikian, sebab komoditas sedang les, pertumbuhan di wilayah itu masih di topang oleh pertumbuhan sektor konstruksi yang tumbuh diatas 10 hingga 11 persen. Meski demikian, wilayah yang tidak kalah dan juga sedang bertumbuh di atas rata-rata nasional yakni Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Andi menambahkan, yang menarik adalah Sulawesi akan menjadi magnet baru bagi investasi ke depan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi telah mencapai 8 persen lebih. Bahkan Sulawesi Tengah mampu mencapai 15 persen. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masing-masing tumbuh 7,15 persen dan 7,37 persen. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mencapai pertumbuhan 15,1 persen dan 6,88 persen. Sedangkan Gorontalo tumbuh 6,23 persen dan Sulawesi Utara tumbuh 6,12 persen. “Kita lihat Sulawesi akan jadi magnet baru, setelah Pulau Jawa. Listrik mulai mencukupi, proyek-proyek smelter mulai beroperasi, proyek-proyek infrastruktur pemerintah sudah jalan, akan banyak kejutan tahun depan dari Sulawesi,” ujar Andi.
Andi mengatakan, guna menjaga pertumbuhan ekonomi di KTI pemerintah perlu mendorong percepatan proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya sebagian besar proyek konstruksi, yang berkontribusi besar kepada perekonomian, berasal dari pembangunan infrastruktur. Belanja infrastruktur pemerintah yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 mencapai Rp 313,5 triliun, tumbuh 7,99 persen dibandingkan tahun lalu. Tahun depan pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 387,3 triliun. “Sebagian besar anggaran itu untuk infrastruktur di luar Pulau Jawa,” ujar Andi.
Selain itu, Andi berharap agar Pemerintah Daerah dapat membantu pemerintah pusat mempermudah berbagai urusan perizinan bagi pengembang listrik. Sebab listrik merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi. “Ketersediaan listrik di KTI ini masih menjadi masalah utama. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit izin-izinnya utamanya di daerah,” pungkas Andi.
Andi mengatakan, banyak IPP (independent power producer) kerap dipersulit di daerah. Padahal, investasi listrik ini nantinya akan dinikmati oleh penduduk lokal dan akan menggerakan perekonomian setempat. “Ini yang kita bingung juga. Listrik ini kan hasilnya akan dinikmati warganya. Tapi kenapa dibuat sulit. Investor mau masuk kalau ada listrik,” ujar Andi
TERPOPULER