Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.799.000
Beli Rp2.670.000
IHSG 6.723,320
LQ45 657,880
Srikehati 323,518
JII 437,887
USD/IDR 17.492

Susi: Banyak Pengusaha Perikanan Belum Ikut Tax Amnesty

Pebriansyah Ariefana | Dian Kusumo Hapsari | Suara.com

Kamis, 08 Desember 2016 | 17:54 WIB
Susi: Banyak Pengusaha Perikanan Belum Ikut Tax Amnesty
Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti saat ditemui di gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016). (suara.com/Dian Kusumo Hapsari)

Suara.com - Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah memasuki periode dua. Namun sayangnya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengikuti program yang hanya berlaku selama Sembilan bulan ini.

Salah satunya adalah Wajib Pajak di sektor perikanan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Pelaku usaha terutama di sektor perikanan banyak yang belum melaporkan aset dan penghasilannya. Antara lain dari penangkapan ikan secara jujur dan benar kepada KKP maupun Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sudah saya laporkan ke Bu Menkeu,” kata Susi saat ditemui di gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Untuk mendorong WP di sektor perikanan untuk ikut serta dalam tax amnesty ini, Susi berencana akan melakukan sosialisasi Tax Amnesty pekan depan. Dengan sosialisasi ini, diharapkan jumlah peserta tax amnesty akan semakin meningkat dari sektor perikanan.

“Peserta untuk tahap pertama berjumlah 300 hingga 500 pelaku usaha di bidang perikanan tangkap,” katanya.

Menurut Susi, sosialisasi ini merupakan momentum yang baik dan tepat untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pelaporan pajak. Hal ini juga sangat penting untuk memperbaiki basis data pajak yang selama ini masih belum jelas. Menurutnya, jika basis data pajak diperbaharui, tax amnesty ini bisa menggerakkan perekonomian di dalam negeri menjadi lebih positif.

"Kepatuhan pelaporan pajak ini, akan menjadi bagian dari penilaian dalam pemberian ataupun perpanjangan izin penangkapan ikan," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Gencar Berantas Ilegal Fishing, KKP Gandeng Satgas 115

Gencar Berantas Ilegal Fishing, KKP Gandeng Satgas 115

Bisnis | Senin, 05 Desember 2016 | 00:24 WIB

Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Bikin Ekspor Indonesia Kecil

Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Bikin Ekspor Indonesia Kecil

Bisnis | Minggu, 04 Desember 2016 | 23:41 WIB

Genjot Industri Perikanan, KKP Gandeng Denmark dan Norwegia

Genjot Industri Perikanan, KKP Gandeng Denmark dan Norwegia

Bisnis | Senin, 28 November 2016 | 13:44 WIB

Menteri Susi Akui Mutiara Bisa Jadi Sumber Ekonomi Baru Indonesia

Menteri Susi Akui Mutiara Bisa Jadi Sumber Ekonomi Baru Indonesia

Bisnis | Sabtu, 12 November 2016 | 10:16 WIB

Menteri Susi Butuh Interpol untuk Berantas Pencurian Ikan

Menteri Susi Butuh Interpol untuk Berantas Pencurian Ikan

Bisnis | Sabtu, 12 November 2016 | 10:10 WIB

KKP Beberkan Kasus 9 Kapal Pencuri Ikan di Benoa, Bali

KKP Beberkan Kasus 9 Kapal Pencuri Ikan di Benoa, Bali

Bisnis | Rabu, 09 November 2016 | 10:10 WIB

Ini Jurus KKP Untuk Memberantas Illegal Fishing

Ini Jurus KKP Untuk Memberantas Illegal Fishing

Bisnis | Rabu, 09 November 2016 | 09:44 WIB

Menteri Susi Percepat Penegakan Hukum Illegal Fishing

Menteri Susi Percepat Penegakan Hukum Illegal Fishing

Foto | Selasa, 08 November 2016 | 15:52 WIB

Indonesia Ajak Rusia Investasi di 20 SKPT Pulau-pulau Terluar

Indonesia Ajak Rusia Investasi di 20 SKPT Pulau-pulau Terluar

Bisnis | Selasa, 01 November 2016 | 15:07 WIB

Susi Klaim Kenaikan PDB dari Perikanan Tertinggi Dibanding Dulu

Susi Klaim Kenaikan PDB dari Perikanan Tertinggi Dibanding Dulu

Bisnis | Selasa, 01 November 2016 | 15:00 WIB

Terkini

Serbu Promo Superindo Weekend, Ada Beli 1 Gratis 1 Minyak Goreng sampai Produk Bayi

Serbu Promo Superindo Weekend, Ada Beli 1 Gratis 1 Minyak Goreng sampai Produk Bayi

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 19:43 WIB

Harga Minyak Terus Naik, DEN: Pembatasan BBM Akan Berdasarkan CC dan Jenis Kendaraan

Harga Minyak Terus Naik, DEN: Pembatasan BBM Akan Berdasarkan CC dan Jenis Kendaraan

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 19:27 WIB

Pasar Properti Ditopang Rumah Kecil dan Menengah

Pasar Properti Ditopang Rumah Kecil dan Menengah

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 18:40 WIB

Dari Piutang hingga Tata Kelola, Ini PR Besar Perusahaan Sebelum IPO

Dari Piutang hingga Tata Kelola, Ini PR Besar Perusahaan Sebelum IPO

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:55 WIB

Tarif Listrik Tak Naik sejak 2022, Kok Tagihan Bisa Membengkak?

Tarif Listrik Tak Naik sejak 2022, Kok Tagihan Bisa Membengkak?

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:50 WIB

QRIS Masuk Sektor Logistik, UMKM Agen Paket Ikut Kecipratan Manfaat

QRIS Masuk Sektor Logistik, UMKM Agen Paket Ikut Kecipratan Manfaat

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:39 WIB

India Akhirnya Naikkan Harga BBM Setelah 4 Tahun Bertahan

India Akhirnya Naikkan Harga BBM Setelah 4 Tahun Bertahan

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:32 WIB

Begini Ramalan Nilai Tukar Rupiah dalam Waktu Dekat, Bisa Tembus Rp 20.000?

Begini Ramalan Nilai Tukar Rupiah dalam Waktu Dekat, Bisa Tembus Rp 20.000?

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:24 WIB

Pemerintah Klaim Potensi Resesi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang, dan Kanada

Pemerintah Klaim Potensi Resesi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang, dan Kanada

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:10 WIB

Bukan Belanja Pemerintah, Purbaya Klaim Konsumsi Rumah Tangga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,61%

Bukan Belanja Pemerintah, Purbaya Klaim Konsumsi Rumah Tangga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,61%

Bisnis | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:00 WIB