Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini mengundang pada pemuka agama ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017) untuk mensosialisasikan Program pengampunan pajak atau tax amnest. Dalam pertemuan yang dimulai sejak pukul 10.00 tersebut, Ani mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi pemerintah fokus dalam mengejar pajak sejak pertengahan 2016.
Salah satunya adalah terkait tingkat ketimpangan atau Indeks Gini Ratio saat ini berada di angka 0,4. Hal itu dinilainya menjadi warning buat pemerintah. Sehingga perlu ada upaya serius dalam menghadapi masalah ketimpangan ini.
"Ini peringatan bagi kita untuk apa yang perlu diperbaiki. Dari sisi ekonomi dan sosial, dan apa yang perlu agar ketimpangan ini tidak semakin besar. Ketimpangan di Indonesia bukan hanya soal pendapatan, tapi juga antar wilayah," kata Ani.
Menurutnya, cita-cita negara untuk menciptakan negara yang adil dan makmur akan sulit untuk dicapai apabila kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat ketimpangan yang terjadi.
"Kalau kemiskinan, tak mungkin kita dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur kalau sekitar 10-11 persen masyarakat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga dibutuhkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia baik dari sisi ekonomi dan sosial," katanya.
Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, lanjut Ani, pajak menjadi tulang punggung untuk mewujudkan hal tersebut. pasa;nya, penerimaan dalam APBN selama ini sekitar 86 persen berasal dari pajak.
"APBN di republik Indonesia, porsi penerimaan terbesar adalah dari pajak. Penerimaan 86 persen dari sisi pajak, hanya 14 persen yang non pajak. Begitu pentingnya penerimaan pajak ini jadi dia tulang punggung Republik Indonesia. Kalau penerimaan pajak ini berjalan dengan baik, bisa menanggulangi ketimpangan yang terjadi selama ini,” tegasnya.
TERPOPULER
