Pembangunan Bendungan Logung Ditargetkan Rampung 2018

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Logung. Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah merehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Bendungan Logung yang terletak di Kabupaten Kudus, dimulai tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018. Konstruksi dilakukan oleh PT. Wijaya Karya-PT. Nindya Karya, KSO dengan anggaran sebesar Rp604 miliar.

Manfaat bendungan ini yakni mampu menampung air sekitar 20,15 juta meter kubik, menambah luasan sawah yang diairi dari semula 2.200 Ha menjadi 5.355 Ha. Pembebasan lahan yang berjalan lancar membuat Kementerian PUPR yakin Bendungan Logung selesai pada 2018. "Kami optimis bendungan dapat selesai tepat waktu," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Minggu (14/5/2017).

Bendungan Logung juga direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk masyarakat dan industri sebesar 200 liter/detik bagi 130.909 jiwa yang tinggal di Kota Kudus dan sekitarnya, mengurangi banjir hingga 30%, pariwisata dan pembangkit listrik mikro hidro sebesar 0.5 Megawatt.

"Saat ini pun tengah berjalan secara paralel pembangunan irigasi di hilir waduk Logung, sehingga pada saatnya nanti dapat langsung mengairi sawah-sawah di Kabupaten Kudus", tegas Menteri Basuki.

BBWS Pemali Juana juga tengah menyiapkan pembangunan beberapa bendungan lainnya untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah yakni Bendungan Randugunting, Bendungan Jragung, Bendungan Dolok, dan Bendungan Jatinegara.

Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora saat ini dalam tahap sertifikasi desain bendungan dan pada tahun depan ditargetkan bisa mulai dibangun. Bendungan dengan tampungan efektif 8,61 juta m3 ini, bermanfaat sebagai pengendali banjir, sumber air baku, sumber air irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kedungsapen seluas 630 hektar dan konservasi air.

Kemudian Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang yang bermanfaat sebagai sumber air bagi DI Jragung seluas 4.038,5 hektar dan juga DI Ketitang seluas 2.396,5 hektar, sedangkan sisanya akan menyuplai DI Guntur. Manfaat lainnya, sebagai sumber air baku, pengendali banjir, dan pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 2x1,245 MW. Saat ini, Bendungan Jragung dalam tahap penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dengan rencana pembangunan pada 2019.

Bendungan Dolok di Kabupaten Demak akan memiliki kapasitas tampungan sebesar 34,09 juta m3 dengan manfaat irigasi mencapai 4.038,5 hektar, air baku 701 liter/detik, pengendali banjir, dan juga pembangkit listrik 900 kilowatt (KW). Saat ini Bendungan Dolok masih dalam tahap studi kelayakan dan Basic Desain, sementara rencana konstruksi akan dimulai pada 2020.

Selanjutnya Bendungan Jatinegara di Kabupaten Tegal yang akan bermanfaat sebagai irigasi DI Gambut 7.634 hektar, pengendali banjir, dan pembangkit listrik 1,29 MW. Saat ini, Bendungan Jatinegara masih melakukan DED dan model test, sementara pembangunan akan dimulai pada 2022.

Kementerian PUPR sejak tahun 2015  juga telah melakukan rehabilitasi lima Daerah Irigasi (DI) seluas 61.484 hektar yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kelima daerah irigasi tersebut yakni Klambu Kiri 20.649 Ha, Klambu Kanan 5.686 Ha, Klambu Wilalung 11.116 Ha, Sidorejo 7.978 Ha dan Sedadi 16.055 Ha.

DI Klambu dengan total luas 37.451 hektar mencakup Kabupaten Demak, Grobogan, Kudus dan Pati. Sementara untuk perbaikan DI Klambu Kanan ditangani oleh PT. Brantas Abipraya, DI Klambu kiri oleh PT. Wika-Mafrijaya KSO dan DI Klambu Wilalung oleh PT. Nindya Karya. Total nilai kontrak keseluruhan mencapai Rp 802,12 miliar untuk memperbaiki bendung dan jaringan utama. Diproyeksikan setelah perbaikan rampung, IP di wilayah pengairan tersebut naik dari 230 persen menjadi 280 persen.

"Rehabilitasi sistem sangat penting, karena tidak ada lagi lahan sawah yang seluas ini di Pulau Jawa. Luasan sawahnya mungkin tetap sama, namun dengan perbaikan irigasi, Indeks Penanaman bisa lebih tinggi dari semula 150-180 persen menjadi 200-280 persen," ungkap Menteri Basuki.

Lebih jauh, perbaikan DI Sidorejo mencakup Kabupaten Grobogan ditangani oleh KSO Waskita-Hutama berupa perbaikan saluran induk, sementara perbaikan saluran sekunder dikerjakan PT. Bumi Karsa. Total nilai kontrak keseluruhan untuk DI Sidorejo mencapai Rp 211,61 miliar.