Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.885.000
Beli Rp2.765.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...
USD/IDR 17.137

Nasdem: Serapan Tenaga Kerja Sektor Infrastruktur Mulai Jalan

Adhitya Himawan | Suara.com

Sabtu, 06 Mei 2017 | 05:27 WIB
Nasdem: Serapan Tenaga Kerja Sektor Infrastruktur Mulai Jalan
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek pembangunan rusun sewa tingkat tinggi Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (4/5). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang belum lama dirilis, menyatakan bahwa pertumbuhan masih belum terlalu tinggi. Disaat bersamaan, tingkat pengangguran Indonesia per Februari 2017 menurun 5,33 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,50 persen.

Pengangguran terbuka (TPT) di kota dan desa menurun dengan catatan di desa penurunannya lebih tajam dari 4,35 persen menjadi 4 persen.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo, tingkat pengangguran menurun merupakan tantangan. "Kita lihat apakah memang benar terjadi penurunan. Jika benar demikian serapan tenaga kerja di sektor pembangunan infrastruktur sudah mulai berjalan," kata Donny di Jakarta, Jumat (5/5/2017).



“Dan proyek padat karya harus ditingkatkan untuk penyerapan tenaga kerja yang besar,” ujar Donny.

Diketahui, angkatan kerja pada Februari 2017 sebanyak 131,55 juta orang atau naik 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016 dan naik 3,88 juta orang dibandingkan Februari 2016. Menurut Donny, pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan tenaga kerja tidak bisa dilihat secara linier. Misalnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menaikkan serapan tenaga sebesar X juta orang, tergantung dari sektor apa saja yang menaikkan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dikatakan politisi Nasdem ini, jika misalnya terjadi Bubble economic, otomatis hanya segelintir kelompok saja yang akan mendapatkan manfaat. Kita harus lihat segmen mana saja yang terbanyak dalam populasi penduduk kita, misalnya pertanian, ya sektor itulah yang harus mendapat perhatian sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh dari sektor tersebut, maka pemerataan secara ekonomi akan terjadi.

“Kebijakan pemerintah harus berpihak pada sektor itu. Inipun ada keterkaitan dengan Gini Ratio, rasio ketimpangan, tidak ada gunanya ekonomi tumbuh jika gini ratio naik,” tukas Donny.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Nasdem Ingin Pertumbuhan Ekonomi Q2 2017 Capai 5 Persen

Nasdem Ingin Pertumbuhan Ekonomi Q2 2017 Capai 5 Persen

Bisnis | Jum'at, 05 Mei 2017 | 23:00 WIB

Misbakhun: Klaim Jokowi Soal Pertumbuhan Ekonomi RI Sudah Benar

Misbakhun: Klaim Jokowi Soal Pertumbuhan Ekonomi RI Sudah Benar

Bisnis | Rabu, 03 Mei 2017 | 17:27 WIB

Kementerian PUPR akan Fungsikan Jalan Tol Brebes Timur-Waleri

Kementerian PUPR akan Fungsikan Jalan Tol Brebes Timur-Waleri

Bisnis | Rabu, 03 Mei 2017 | 17:09 WIB

Jokowi Evaluasi Proyek Strategis Nasional di 22 Provinsi

Jokowi Evaluasi Proyek Strategis Nasional di 22 Provinsi

Bisnis | Rabu, 03 Mei 2017 | 16:17 WIB

Gerindra: Banyak Proyek Infrastruktur Mangkrak di Era Jokowi

Gerindra: Banyak Proyek Infrastruktur Mangkrak di Era Jokowi

Bisnis | Rabu, 03 Mei 2017 | 13:09 WIB

Setuju Hak Angket, Surya Paloh: Bahkan KPK Menyuruh

Setuju Hak Angket, Surya Paloh: Bahkan KPK Menyuruh

News | Rabu, 03 Mei 2017 | 06:54 WIB

Jokowi Yakin Infrastruktur Jadi Kunci Ekonomi Jawa Barat

Jokowi Yakin Infrastruktur Jadi Kunci Ekonomi Jawa Barat

Bisnis | Selasa, 02 Mei 2017 | 19:10 WIB

Lama Menganggur Bisa Picu Gagal Jantung?

Lama Menganggur Bisa Picu Gagal Jantung?

Health | Senin, 01 Mei 2017 | 10:14 WIB

Tiga Agen Penyalur TKI Ilegal ke Suriah Ditangkap Polisi

Tiga Agen Penyalur TKI Ilegal ke Suriah Ditangkap Polisi

News | Kamis, 27 April 2017 | 14:03 WIB

PT Sarana Global Indonesia Bangun Kabel Dibawah Laut

PT Sarana Global Indonesia Bangun Kabel Dibawah Laut

Tekno | Kamis, 27 April 2017 | 11:23 WIB

Terkini

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 20:05 WIB

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:52 WIB

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:47 WIB

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:44 WIB

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:37 WIB

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:36 WIB

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:30 WIB

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:00 WIB

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:58 WIB

Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah

Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:39 WIB