Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri RARE Side Event’s The Forgotten Fisheries dalam kunjungan kerjanya ke New York baru-baru ini. Acara yang digelar pada Senin (5/6/2017) tersebut turut dihadiri Presiden Republik Palau, Tommy E. Remengesau; Menteri Kelautan, Perairan Pedalaman, dan Perikanan Mozambik, Agostinho Mondlane; Menteri Pertanian, Pembangunan Desa dan Maritim & Manajemen Bencana Nasional Republik Fiji, Inia Seruiratu; Direktur FAO Divisi Kebijakan dan Sumberdaya Perikanan dan Pertanian, Manuel Barange; Senior Asosiasi Tim Lingkungan Bloomberg Philanthropies, Mellisa Wright; dan berbagai perwakilan negara dan LSM lainnya.
Menteri Susi yang turut menjadi salah satu panelis dalam kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan bagi setiap negara. Ia menceritakan, pengelolaan perikanan Indonesia di masa lalu yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan maraknya praktik illegal fishing telah membuat Indonesia kehilangan banyak stok ikan. Berdasarkan data statistik tahun 2003-2013, stok ikan di lautan Indonesia berkurang hingga 30 persen.
“Dulu saat saya masih jadi pengusaha perikanan, saya harus membeli 30 sampai 40 ton ikan dari pasar ikan setiap harinya untuk diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Sampai suatu ketika, saya hanya bisa mendapatkan 100 kg ikan saja, dari jumlah 30 ton yang harus saya penuhi. Saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, hingga saya menjadi Menteri dan menemukan alasannya. Ternyata penyebabnya adalah praktik illegal fishing dan penangkapan yang tak memperhatikan keberlanjutan,” kenang Menteri Susi dalam keterangan resmi, Sabtu (10/6/2017).
Dalam upaya memperbaiki keadaan tersebut, Menteri Susi mengeluarkan kebijakan pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan asing, pelarangan transshipment, dan pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. “Kebijakan-kebijakan ini memang tidak mudah, terutama bagi negara-negara kecil dan berkembang. Karena dalam upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya ini, kita juga harus berhadapan dengan kepentingan bisnis multinasional dan transnasional yang besar dan terorganisir,” ungkap Menteri Susi.
Selain itu, Indonesia juga mulai menata pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan pembatasan kuota penangkapan ikan. “Kami membatasi ukuran kapal yang bisa melakukan penangkapan, maksimal berkapasitas 150 GT, dan kapal pengangkut maksimal 200 GT. Dengan ini, pada dasarnya kami ingin menghidupkan kembali konstitusi,” papar Menteri Susi.
Menteri Susi bercerita, akhirnya segala upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil. Dalam dua tahun belakangan, stok ikan Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan Data Komisi Pengkajian Ikan Nasional, 2014 stok ikan Indonesia hanya 6,5 juta ton, dan tahun 2016 sudah mencapai 12 juta ton. Angka konsumsi ikan masyarakat juga meningkat dari 36 kg per kapita pada tahun 2014 menjadi 43 kg per kapita di tahun 2016.
“Pembatasan kuota guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha memerangi IUUF ini, saya pikir juga menjadi perhatian anggota PBB lainnya. Indonesia juga sudah membuktikan dengan stok tuna yang fantastis, di mana 60 persen yellow fin tuna dunia berasal dari Indonesia,” pungkas Menteri Susi.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Palau Tommy E. Remengesau juga mengungkapkan komitmen negaranya untuk menjalankan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. “Kita berkomitmen untuk memastikan penangkapan ikan yang kita lakukan bertanggung jawab dan menjaga kelestarian. Nelayan-nelayan yang bertanggung jawab akan memungkinkan sumber daya perikanan Palau dapat memberi manfaat lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan ekonomi kita,” ungkap Tommy.
Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan pada akhirnya akan menghasilkan ekosistem pesisir yang kaya dan masyarakat nelayan yang tangguh. Cara utama untuk mewujudkannya yaitu dengan mendorong usaha penangkapan ikan skala kecil dan menciptaknan komunitas nelayan yang sadar akan pentingnya keberlanjutan.
TERPOPULER
