Indef Minta Pemerintah Kejar Cukai Produk Lain, Bukan Vape

Suara.com - Selama ini vape atau rokok elektrik beredar bebas tanpa dikenakan pajak cukai. Namun sekitar pertengahan tahun 2018, kondisi tersebut akan berubah karena Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan berencana mulai mengenakan cukai pada vape.

Mulai 1 Juli 2018, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan akan menerapkan cukai pada cairan vape yang dikategorikan sebagai HPTL. Cukai untuk kategori ini sebesar 57 persen dari harga jual eceran. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan PMK 146 tahun 2017.

Selama ini vape beredar dengan bebas di masyarakat, tanpa pengenaan cukai. Vape atau rokok elektrik berbeda dengan rokok batangan. Bila pada rokok batangan memakai tembakau yamg dirajang, vape justru menggunakan hasil olahan lainnya berupa cairan yang mengandung nikotin.

Namun kebijakan tersebut dikritik keras oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, Ia mengatakan, salah satu dampak yang mungkin terjadi akibat penerapan kebijakan itu yakni tumbuh suburnya produk vape ilegal.

“Ini yang perlu dikhawatirkan,” kata Bima dalam publik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018).

Bima menuturkan, kekhawatirannya itu mengacu pada maraknya rokok ilegal setelah penerapan cukai yang terus dinaikkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun. Sepanjang 2017, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyita 365,96 juta batang rokok ilegal senilai Rp 222,84 miliar.

“Ketika pemerintah menaikan cukai rokok 10 persen justru rokok ilegalnya (juga naik) lebih dari 10 persen. Jadi bisa ada shifting dari membeli di toko vape yang resmi ke toko illegal. Itu menyulitkan Bea Cukai,” kata dia.

Bima meminta pemerintah daripada sibuk membidik tambahan penerimaan cukai dari vape, lebih baik fokus melakukan ektensifikasi cukai. Daripada menggunakan cara intensifikasi cukai dengan menyasar produk vape yang skala industrinya masih keci dan datanya belum jelas.

Apalagi dengan target penerimaan cukai tahun 2018 yang mencapai 155 triliun, kebutuhan akan ekstensifikasi cukai sangat diperlukan untuk mencapai penerimaan cukai yang memang sangat tinggi.

"Saat ini Indonesia baru menerapkan tiga objek cukai yaitu, rokok, etil alkohol dan minuman alkohol itu sendiri. Di negara lain, AC dan kulkas bahkan sudah dikenakan cukai. Ada banyak barang berbahaya lain bagi kesehatan dan lingkungan yang belum pernah dikenakan cukai di negara ini. Indonesia saat ini salah satu negara yang paling sedikit memiliki objek cukai. Ayo, lakukan ekstensifikasi cukai. Jangan pada produk-produk itu lagi dikenakan cukai," tutupnya.