Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani hari ini menggelar rapat evaluasi dengan beberapa Menteri cabinet Kerja Jokowi-JK untuk membahas tentang penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai 2018.
Hasil evaluasi tersebut, Puan mengklaim penyaluran Bantuan Pangan Nontunai sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan angka kepuasan penerima mencapai 90 persen.
“Dengan pencapaian seperti itu kami sedang mempertimbangkan dan mengkaji untuk bisa memperluas BPNT ke depan yang akan didistribusikan dengan penambahan 24 kabupaten-kota," kata Puan dalam konferensi persnya di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).
Dengan hasil yang diklaim signifikan tersebut, Puan bersama dengan beberapa menteri kabinet kerja yang hadir memutuskan untuk mengkaji perluasan ke 24 kabupaten kota penerima BNPT, di antaranya Aceh, Solok, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pinang.
Wilayah yang dipilih sudah memiliki infrastruktur teknologi dan memiliki e-warong. Di mana satu e-warong harus bisa menjangkau 250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Untuk BPNT saat ini, KPM hanya akan menerima dalam bentuk beras dan telur saja. Mengingat kedua komoditas pangan tersebut yang memiliki peran sangat penting untuk perbaikan gizi masyarakat.
Rencananya, penambahan penerima BPNT ini bisa dilakukan pada April mendatang. Hanya saja, pemerintah masih mengkaji urgensi untuk melakukannya pada bulan depan.
"Tentu kalau perluasan, kami nyatakan siap. Tapi kan perlu lagi dilihat daerahnya siap atau tidak, bagaimana kesiapan agen penyalurnya, apakah bank juga siap. Harus samakan persepsi terlebih dulu. Tapi kalau siap, kami siap untuk perluasan bulan depan," ujarnya.
Puan perubahan skema BPNT ini bisa menurunkan tingkat kemiskinan dari angka per September 2017 sebesar 10,12 persen mendekati angka 10 persen seperti target pemerintah.
"Selain itu yang terpenting adalah tingkat inklusi keuangan bisa meningkat. Ini yang kami harapkan dari BPNT," ujarnya.
TERPOPULER
