Suara.com - Gerakan koperasi Indonesia memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai, Jokowi adalah sosok presiden yang memiliki visi yang jelas dan komitmen kuat untuk mewujudkan cita-cita Kemerdekaan berdasarkan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila serta Konstitusi UUD 1945.
Di mata gerakan koperasi, Jokowi adalah sosok presiden pekerja ideologi dan konstitusi yang berani, tegas, dan konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Meski kerap menghadapi berbagai perlawanan dari dalam maupun dari luar, Jokowi tak gentar sedikit pun untuk melakukan berbagai gebrakan seperti pemberantasan mafia migas dan ilegal fishing, pencabutan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, reformasi pajak, reforma agraria, memodernisasi daerah perbatasan, dan menaikkan dana desa hingga 400% dari tahun 2015 hingga 2019, kebijakan BBM satu harga, tol laut, dan masih banyak lagi.
“Jadi wajar kalau gerakan koperasi mendukung beliau melanjutkan kepemimpinannya hingga dua periode,” ujar Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid dalam keterangannya, Senin (14/1/2019).
Hal itu diungkapkan Nurdin Halid setelah sebelumnya memimpin delegasi gerakan koperasi beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Delegasi gerakan koperasi meliputi pimpinan paripurna Dekopin, induk-induk koperasi, dan ketua-ketua Dekopinwil dari seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Ahli Presiden RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ahmad Erani Yustika.
Dalam audiensi itu, Nurdin Halid menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Jokowi atas kebijakannya di berbagai bidang sehingga Indonesia mampu bertumbuh dan berkembang stabil di tengah dinamika sosial ekonomi dan politik dalam negeri maupun arus globalisasi yang diwarnai kelesuan ekonomi global dan perang dagang Amerika Serikat – Cina.
Salah satu kebijakan yang terlihat sangat jelas dan nyata oleh rakyat ialah pembangunan infrastruktur yang massif di seluruh Indonesia.
Khusus yang terkait perkoperasian, beberapa kebijakan nyata Jokowi antara lain penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi koperasi dan UKM dari 1% menjadi 0,5%, memberikan suku bunga KUR 7% kepada koperasi dan UKM, reformasi total kelembagaan dan bisnis koperasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, mendorong konglomerasi koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan koperasi yang telah berjalan pada tahun 2017.
Kebijakan lain Jokowi yang pro-koperasi ialah redistribusi asset berupa kepemilikan lahan bagi koperasi terutama tanah-tanah terlantar Perhutani, tanah HGU yang tidak diperpanjang, hingga pengelolaan hutan sosial oleh koperasi.
Di bidang kemaritiman, bantuan pemerintah seperti kapal, coldstorage, dan alat tangkap hanya diberikan kepada koperasi nelayan.
“Kami gerakan koperasi yakin, kepemimpinan Bapak akan semakin mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UKM Indonesia sebagai pondasi ekonomi daerah dan nasional yang kuat, unggul, tangguh dan mandiri. Kami juga sangat mendukung gagasan dan berusaha keras mewujudkan Nawacita melalui koperasi, meningkatkan produktivitas ekonomi domestik, serta meningkatkan daya saing koperasi dan UKM,” ucap Nurdin Halid.
Nurdin Halid menjelaskan, dukungan kepada kepemimpinan Presiden Jokowi sebenarnya sudah disampaikan secara terbuka dalam acara puncak Hari Koperasi 12 Juli 2018 lalu.
TERPOPULER
