Kementan: Petani yang Gagal Panen karena Kekeringan Bisa Ganti Rugi

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Senin, 08 Juli 2019 | 16:55 WIB
Kementan: Petani yang Gagal Panen karena Kekeringan Bisa Ganti Rugi
Ilustrasi sawah kekeringan. [Antara]

Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau petani yang terdaftar dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat mengajukan klaim ganti rugi jika sawahnya terdampak kekeringan dan gagal panen atau puso.

Ada pun program AUTP yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memberikan ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektare (ha) dengan masa pertanggungan sampai masa panen (4 bulan).

"Kami harapkan para petani yang sudah membayar premi asuransi dapat klaim kalau memang daerahnya mengalami kekeringan," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy dalam Rakor Kementan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Senin (8/7/2019).

Premi yang dibayarkan sebesar Rp 180.000 per ha. Namun petani mendapat subsidi dengan hanya membayar Rp 36.000 per ha dan sisanya Rp 144.000 ditanggung pemerintah.

Sarwo menjelaskan petani yang sudah membayarkan premi AUTP sebesar Rp36.000 dapat mengajukan klaim agar mendapat ganti rugi dari Jasindo.

Sejauh ini, realisasi keikutsertaan petani dalam pelaksanaan AUTP ini baru mencapai 232.255 ha di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kementan menargetkan premi AUTP 2019 dapat menjamin 1 juta ha.

"Banyak petani yang belum memanfaatkan karena kemarin masih musim hujan. Biasanya pada musim tanam dua baru mengajukan asuransi. Tiap tahun begitu, biasanya realisasi mencapai 800.000-an hektare," katanya.

Sarwo menambahkan bahwa sejumlah petani sudah mengajukan klaim ganti rugi untuk MK-1 Tahun 2019 ini, namun luasnya masih dihitung.

Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan pada musim kemarau (MK) 2019 yang tersebar di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan NTT.

Total luas kekeringan pada MK-2019 mencapai 102.746 ha dengan puso 9.358 ha. Jawa Timur menjadi provinsi dengan wilayah paling luas terdampak kekeringan mencapai 34.006 ha dengan puso 5.069 ha.

Kemudian, diikuti Provinsi Jawa Tengah dengan luas kekeringan mencapai 32.809 ha dengan puso 1.893 ha, Jawa Barat 25.416 ha dan puso 624 ha.

Selanjutnya, luas kekeringan di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta mencapai 6.139 ha dengan puso 1.757 ha, Banten kekeringan 3.464 ha, NTB 857 ha dan NTT 55 ha dengan puso 15 ha. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Waspada Mafia Air di Musim Kemarau, Ada yang Paksa Bendungan Disumbat

Waspada Mafia Air di Musim Kemarau, Ada yang Paksa Bendungan Disumbat

Bisnis | Senin, 08 Juli 2019 | 13:51 WIB

Musim Kemarau Ekstrem, Kementan Buat Posko Mitigasi Kekeringan

Musim Kemarau Ekstrem, Kementan Buat Posko Mitigasi Kekeringan

Bisnis | Senin, 08 Juli 2019 | 12:55 WIB

Musim Kering, Puluhan Ribu Warga di Karawang Kesulitan Air Bersih

Musim Kering, Puluhan Ribu Warga di Karawang Kesulitan Air Bersih

Jabar | Jum'at, 05 Juli 2019 | 21:53 WIB

Tangani Warga Terdampak Kekeringan, BPBD DIY Buka Layanan Informasi

Tangani Warga Terdampak Kekeringan, BPBD DIY Buka Layanan Informasi

Jogja | Jum'at, 05 Juli 2019 | 19:01 WIB

Kekeringan di Cilacap, Bantuan Air Bersih Hanya Bertahan Seminggu

Kekeringan di Cilacap, Bantuan Air Bersih Hanya Bertahan Seminggu

Jawa Tengah | Jum'at, 05 Juli 2019 | 17:03 WIB

Terkini

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:27 WIB

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:20 WIB

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18 WIB

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:16 WIB

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:55 WIB

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:48 WIB

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:38 WIB

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:37 WIB

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:31 WIB

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:28 WIB