Indonesia Dukung Kemitraan Fund for Agricultural Development Membangun Desa

Suara.com - Indonesia mendukung pengembangan kerangka kerja kemitraan Fund for Agricultural Development (IFAD), yang dibangun untuk memperkuat dampak pembangunan pedesaan di tingkat nasional, regional dan global. Pernyataan itu disampaikan dalam IFAD Partnership Framework pada Sidang Executive Board (EB) IFAD ke-127, yang berlangsung pada 10 - 12 September 2019, di Italian Conference Roma (S-105), Kantor Pusat IFAD, tepatnya di Via Paolo di Dono 44, Roma.

Pandangan Indonesia tersebut disampaikan oleh Ketua Delegasi RI (Delri), Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) yang mewakili Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) selaku Executive Director IFAD untuk Indonesia. 

Anggota Delri terdiri perwakilan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Biro KLN, dan unsur KBRI Roma, yaitu Atase Pertanian dan Deputy Chief of Mission (DCM).

Sekretaris Ditjen PSP Kementan, Mulyadi Hendiawan mengatakan, Indonesia mendukung pengembangan kerangka kerja kemitraan IFAD melalui penguatan sinergi strategi IFAD dalam hal cofinancing, knowledge management, dan private sector engagement. 

"Di Indonesia saat ini, terdapat tiga on-going projects yang didanai IFAD pada Kementerian Pertanian. Semuanya dilakukan melalui kerja sama dan sinergi yang baik terkait mitra, donor maupun peran dari sektor swasta," ujarnya.

Hal ini terbukti memperlihatkan kontribusi kemitraan mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap tujuan proyek, sehingga kinerja proyek menjadi lebih efektif dan efisien.  

Agenda utama sidang membahas program kerja dan anggaran IFAD TA 2020 ,serta program kerja dan anggaran Independent Office of Evaluation (IOE) periode 2021-2022. Selain itu juga IFAD Private Sector Engagement Strategy 2019-2024, IFAD10 Impact Assessment Final Report, dan Revised Operational Guidelines on Targeting.

Agenda lainnya membahas Informasi terkait perkembangan proposal pendirian Youth Council di negara berkembang, sebagai bagian dari Rencana Aksi Pemuda Perdesaan 2019-2021 dan proposal proyek yang akan dibiayai IFAD di 13 negara anggota, termasuk proyek "The Development of Integrated Farming System at Upland Areas" (UPLAND) yang akan diimplementasikan di Indonesia.

Khusus UPLAND, tambah Mulyadi, merupakan Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur lahan dan air, sistem pertanian modern dan penanganan pasca panen. 

"Dataran tinggi di Indonesia yang cukup luas dan ternyata belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung swasembada pangan. Oleh karenanya, satu program pengembangan komoditas di dataran tinggi perlu dirancang," kata Mulyadi.

Kegiatan pengembangan sektor pertanian di dataran tinggi akan didanai Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebesar 120 juta dolar AS.  Sebagian dana tersebut, yaitu sebesar 75,2 juta dolar AS akan diterushibahkan kepada 14 kabupaten lokasi kegiatan.  

Ke-14 kabupaten tersebut antara lain, Banjarnegara, Cirebon, Garut, Gorontalo, Lebak, Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep dan Tasikmalaya.

"Komoditas yang dikembangkan merupakan komoditas yang masuk dalam target program swasembada atau komoditas unggulan daerah yang diperuntukkan bagi pasar ekspor," papar Mulyadi.

Proyek UPLAND ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan.

Selain itu juga membangun sentra perbibitan, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern. 

"Lalu ada modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), sarana produksi pertanian, serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian terpadu," tambah Mulyadi.

Tujuan lainnya adalah untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan menuju kelembagaan yang profesional. Selain itu juga untuk meningkatkan serta memperluas akses pasar dari komoditas pertanian spesifik wilayah di daerah dataran tinggi melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak swasta.

"Selain itu meningkatkan kapasitas staf pusat, dinas pertanian dan petani dalam  pengelolaan kegiatan usahatani modern," sebutnya.

Adapun kegiatan UPLAND nantinya antara lain, pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian, yang meliputi pengembangan lahan dan prasarana dan pengelolaan produksi dan budidaya.

"Termasuk juga pengembangan agribisnis dan fasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat, yang terdiri dari 4 sub komponen meliputi pengembangan kelembagaan pertanian, dukungan peralatan dan infrastruktur pemasaran, penguatan jaringan pasar dan kemitraan serta akses kepada layanan keuangan," jelasnya.

Kemudian penguatan sistem kelembagaan, yang meliputi 2 sub komponen, yaitu penguatan kapasitas dan pengembangan institusi pemerintah pusat dan daerah serta kerja sama hasil penelitian.

"Terakhir manajemen proyek. Seluruh pelaksaan setiap komponen akan dilaksanakan oleh District Project Implementation Unit (DPIU) dan dikoordinasikan oleh Provincial Project Implementation Unit (PPIU) serta Project Management Unit (PMU) di tingkat pusat dengan didukung oleh konsultan," pungkasnya.